Bagaimana mungkin pucuk pimpinan birokrasi kota memuji sebuah proyek yang dalam proses produksinya secara terang-terangan mengangkangi hukum pidana?

Pujian dan restu politik dari otoritas eksekutif daerah secara tidak langsung telah menjadi stempel pembenar bagi para kontraktor untuk terus menyerap material dari galian C ilegal di Ternate.

Ini adalah konfrontasi nyata antara syahwat pencapaian fisik pembangunan oleh birokrasi dan kewajiban dasar untuk mengawal konstitusi serta penegakan hukum secara terang-terangan.

Kasatker BWS Maluku Utara Tidak Boleh Cuci Tangan

Jika kita menarik benang merah siapa aktor utama di balik anggaran proyek ini, maka sorotan tajam harus diarahkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari proyek APBN ini, Kasatker BWS tidak boleh berlindung di balik meja kerja dan melakukan gerakan cuci tangan birokrasi dengan melemparkan kesalahan mutlak kepada kontraktor pelaksana.

Secara hukum administrasi dan pidana, Kasatker BWS memegang command responsibility (tanggung jawab komando). Dokumen Material Approval dan manifes asal-usul komoditas tambang wajib melewati pengawasan vertikal satuan kerja.

Olehnya itu mengalirkan dana APBN untuk membayar progres fisik proyek yang dilapisi material ilegal adalah bentuk pembiaran yang disengaja (willful blindness). Kasatker BWS memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan proyek atau memutus kontrak pemborong yang melanggar hukum.

Jika pembiaran ini terus berjalan, maka Kasatker BWS secara sadar telah menjerumuskan institusinya sendiri ke dalam pusaran permufakatan jahat kejahatan lingkungan.

Baca Halaman Selanjutnya..