Paradoks yang lebih menarik justru terlihat ketika data kemiskinan dibandingkan dengan opini audit. Pulau Taliabu merupakan satu-satunya daerah yang memperoleh opini WDP. Dari sisi tata kelola keuangan, tentu masih ada catatan yang harus diperbaiki.

Namun tingkat kemiskinannya berada pada angka 6,63 persen, lebih rendah dibandingkan Halmahera Timur maupun Halmahera Tengah yang memperoleh opini WTP. Data ini tentu tidak berarti WDP lebih baik daripada WTP.

Namun setidaknya mengingatkan bahwa opini audit dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan pada jalur yang sama. Yang satu menilai kualitas laporan keuangan, sementara yang lain menggambarkan kualitas hidup masyarakat.

Kesenjangan yang sama juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Ternate telah mencapai angka 83,01 dan masuk kategori sangat tinggi. Sebaliknya, Pulau Taliabu masih berada pada angka 65,61, Morotai 67,86, dan Kepulauan Sula 68,89.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Maluku Utara masih berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda meskipun hampir seluruh daerah memperoleh opini WTP.

Setelah opini audit diumumkan, sebenarnya masih ada pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab. Berapa jumlah warga miskin yang berhasil keluar dari garis kemiskinan? Berapa sekolah yang kualitasnya meningkat? Berapa desa yang kini memiliki akses jalan yang lebih baik?

Berapa tenaga kerja lokal yang memperoleh pekerjaan dari setiap program yang dibiayai APBD? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi ukuran nyata keberhasilan pembangunan.

Tidak ada alasan untuk meremehkan WTP. Daerah tetap membutuhkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Tanpa itu, pembangunan justru berisiko berjalan tanpa arah. Namun WTP seharusnya dipandang sebagai fondasi, bukan tujuan akhir.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah sebenarnya sederhana: jalan yang lebih baik, sekolah yang semakin berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kesempatan hidup yang lebih layak.

Jika semua itu belum banyak berubah, maka wajar apabila publik masih bertanya: setelah WTP diraih, apa yang benar-benar berubah? Sebab yang dicari masyarakat bukan sekadar laporan keuangan yang baik, melainkan bukti bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.

Itulah sebabnya pertanyaan "WTP untuk Siapa?" masih layak diajukan. Bukan untuk mengecilkan arti WTP, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan akhir pembangunan tetap bermuara pada kesejahteraan masyarakat. [AGJ](*)