Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan berorientasi pada pencegahan untuk menekan praktik penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penegasan itu disampaikan Sarbin saat mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara yang baru, di Hotel Bela, Ternate, Kamis (25/6/2026).

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026. Agus Prasetyo Budi yang sebelumnya bertugas di Yogyakarta resmi menggantikan Tri Wibowo Aji yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Usai pembacaan naskah pengukuhan, Wakil Gubernur bersama pejabat yang baru dikukuhkan menandatangani berita acara sebagai tanda resmi pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP Maluku Utara.

Sarbin menyoroti masih maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di berbagai lembaga negara. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama melalui penguatan sistem pengawasan.

"Hampir semua lembaga yang kita cintai di negeri ini sudah terkena dampak negatif dari apa yang kita sebut perilaku penyimpangan. Tetapi ikhtiar dan kerja keras bersama untuk mencegah perilaku tersebut adalah komitmen kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini agar satu rupiah pun digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tegas Sarbin.

Ia menilai pendekatan pengawasan yang bersifat preventif harus lebih diutamakan dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Ia mengaku prihatin dengan masih banyaknya kasus korupsi yang berujung pada proses hukum dan pemenjaraan.

"Sampai kapan tangkap-menangkap ini selesai? Ini yang kita rindukan. Karena kalau sudah terjadi, yang masuk penjara juga menjadi beban negara. Semakin banyak masuk penjara, semakin menjadi beban negara dan rakyat tidak mendapatkan kue pembangunan," ujarnya.

Untuk itu, Sarbin berharap BPKP Maluku Utara di bawah kepemimpinan yang baru dapat memperkuat sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum menimbulkan kerugian negara.

"Kami berharap dengan sistem pengawasan BPKP, kita bisa mencegah sebelum terjadi penyimpangan," pungkasnya.

Pergantian pimpinan BPKP Maluku Utara ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan, sehingga anggaran pembangunan dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. (nar)