Namun, di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar menciptakan subordinasi ekonomi jangka panjang. Ironisnya, negara sering terlambat membaca perubahan struktur kekuasaan ekonomi desa ini.

Pemerintah daerah cenderung melihat pertumbuhan toko dan perdagangan sebagai indikator kemajuan ekonomi lokal, tanpa menyadari bahwa sedang terbentuk oligarki ekonomi baru yang menguasai desa secara sistemik.

Dalam banyak kasus, kekuatan ekonomi Ence bahkan mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik lokal. Mereka mendukung kandidat kepala desa, membiayai kontestasi politik daerah, dan secara perlahan memengaruhi arah kebijakan publik.

Di titik inilah muncul istilah metaforis “Kepala Daerah Ence”. Istilah ini bukan menunjuk pada identitas personal, melainkan menggambarkan bagaimana logika kekuasaan ekonomi monopolistik mulai merembes ke dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kepala daerah yang seharusnya menjadi regulator dan pelindung kepentingan publik, dalam praktik tertentu justru terjebak dalam orbit kepentingan oligarki perdagangan lokal.

Negara kehilangan kapasitas mengatur pasar karena pasar telah dikuasai oleh jaringan informal yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih adaptif dibandingkan birokrasi formal.

Fenomena Ence dengan demikian tidak dapat dibaca secara hitam-putih. Mereka adalah produk dari kekosongan negara dalam menyediakan sistem distribusi, pembiayaan, dan perdagangan yang adil bagi masyarakat desa.

Baca Halaman Selanjutnya..