Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa hasil efisiensi belanja daerah akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Menurutnya, peningkatan konektivitas menjadi kunci dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa.

"Dengan terbangunnya konektivitas, maka akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah," kata Sherly, Senin (4/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur jalan melalui pekerjaan lapis penetrasi (lapen) akan menggunakan skema kontrak payung. Skema ini disebut sebagai salah satu yang pertama diterapkan di Indonesia.

Gubernur juga memberikan penekanan khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar pelaksanaan proyek dilakukan secara optimal dengan mengutamakan kualitas.

"Kepada Dinas PUPR, saya titipkan agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara optimal dengan mengutamakan kualitas,” tegas Sherly.

Selain fokus pada infrastruktur, Gubernur turut menyoroti penguatan sektor pendidikan. Melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menjalin kemitraan dengan sejumlah sekolah kedinasan ternama seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, serta berbagai sekolah tinggi di bawah Kementerian Perhubungan.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Universitas Gadjah Mada dan IPB University untuk program beasiswa S2 bagi ASN.

Gubernur mengimbau ASN yang berminat melanjutkan pendidikan S2 maupun masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah kedinasan agar berkoordinasi dengan BKD atau Dinas Pendidikan.

"Informasi dan tautan pendaftaran telah disebarluaskan," jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur meminta seluruh jajaran untuk aktif menyosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang telah dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi.

Untuk jenjang SMA, pendaftaran dilakukan tanpa dipungut biaya. Sementara untuk program pendidikan baru, skema pembiayaan ditetapkan sebesar 60 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 40 persen oleh peserta didik.

Gubernur menargetkan seluruh program tersebut dapat mulai berjalan efektif pada Juli 2026. (nar)