Ternate, malutpost.com -- Kepolisian Resor (Polres) Ternate menempati posisi pertama dari 9 Polres di wilayah Hukum Polda Maluku Utara dalam kategori penyelesaian kasus terbaik selama triwulan I tahun 2026.

Data yang diperoleh: jumlah kejahatan yang ditangani Polres Ternate selama tiga bulan terakhir sebanyak 86 kasus, 67 diantaranya diselesaikan dengan persentase penyelesaian sebanyak 78 persen.

Kemudian Polres Pulau Morotai berada di posisi kedua dengan jumlah kejahatan sebanyak 53, 39 diantaranya sudah selesai dengan persentase penyelesaian 74 persen.

Posisi ketiga adalah Polres Halmahera Timur dengan jumlah kasus 18, 13 diantaranya sudah selesai dengan persentase 72 persen.

Hasil ini ditampilkan dalam Gelar Operasional (GO) Triwulan I Polda Maluku Utara yang berlangsung di Muara Hotel Ternate, Rabu (15/4/2026).

Di tahun sebelumnya, Polres Ternate dibawah kepemimpinan AKBP Anita Ratna Yulianto dan Wakapolres, Kompol Kurniawi H. Barmawi secara berturut-turut menjadi polres dengan penyelesaian perkara terbanyak dalam GO triwulan I hingga IV.

GO triwulan I tahun 2026 Polda Maluku Utara ini dibuka oleh Kapolda, Irjen Pol. Waris Agono, dihadiri Wakapolda dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda serta seluruh Kapolres hingga Kepala Satuan (Kasat) di jajaran Polda Maluku Utara.

Kapolda Malut, Irjen Pol. Waris Agono, menyampaikan, gelar operasional ini merupakan momentum penting untuk melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama Triwulan I Tahun 2026, sekaligus sebagai sarana merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan kinerja satuan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kapolda menyatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi gangguan kamtibmas, jumlah kejadian pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding Triwulan IV Tahun 2025, sementara penyelesaian perkara mengalami penurunan.

Hal ini lanjut Kapolda, menjadi perhatian serius bagi kita semua untuk meningkatkan efektivitas kinerja, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum.

Jenderal bintang satu ini juga mengakui, kondisi geografis Maluku Utara yang rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, serta potensi konflik sosial di beberapa wilayah, menuntut kita untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

"Untuk itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam tahapan penanganan, baik pra kejadian, saat kejadian, maupun pasca kejadian," ujarnya.

Irjen Waris menambahkan, kehadiran Polri di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui pelayanan yang cepat, sikap yang humanis, serta tindakan yang memberikan rasa aman dan keadilan.

Ia menekankan kepada seluruh jajaran untuk mengoptimalkan deteksi dini dan langkah preventif guna mencegah gangguan kamtibmas, termasuk potensi konflik sosial dan perang antar kampung.

"Meningkatkan sinergitas dan koordinasi lintas instansi dalam penanganan bencana maupun konflik sosial dan merespons setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mencegah eskalasi yang lebih luas," pesannya.

Irjen Waris mengimbau seluruh personil untuk melaksanakan tugas secara profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

"Harus mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama saat melaksanakan tugas, dan melaksanakan setiap tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (one)