Penegakan hukum yang tebang pilih hanya membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Tanpa keadilan, yakin dan percaya Negara Indonesia yang kita cintai ini perlahan akann runtuh dari dalam.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa digantungkan pada aparat penegak hukum semata. KPK, kejaksaan, dan kepolisian memang memegang peran penting.

Namun, dalam kenyataan pahit, lembaga ini terutama KPK pasca revisi UU KPK tidak lagi memiliki tingkat kepercayaan publik yang kuat. Banyak yang menilai lembaga-lembaga ini tidak lagi seefektif dahulu dalam menjalankan tugasnya. Jika aparat penegak hukum (APH) lemah, maka keberanian politik menjadi syarat mutlak.

Sebuah bangsa hanya bisa keluar dari jerat korupsi jika ada kemauan politik dari pemimpin, keberanian moral dari pejabat publik, dan tekanan sosial dari warganya. Tanpa tiga hal itu, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ritual tahunan setiap peringatan Hari Anti Korupsi.

Agenda antikorupsi harus menjadi gerakan nasional, bukan sekadar program birokrasi. Pendidikan integritas perlu ditanamkan mulai sejak dini; transparansi anggaran harus ditegakkan tanpa kompromi dan ruang-ruang gelap pengambilan keputusan harus dibuka seterang mungkin. Pemimpin publik mesti menjadi tauladan.

Pada akhirnya, korupsi adalah ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Ia mencuri hak rakyat miskin, memperlambat pembangunan, dan membuat negara kita sulit maju.

Jika Indonesia ingin berdiri sejajar dengan negara-negara kuat dan negara maju, maka tidak ada pilihan selain memerangi korupsi dengan keberanian penuh. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang sibuk membangun sambil terus meruntuhkan dirinya sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..