DPR yang seharusnya menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, justru sering kali mencemooh dan mencibir kritik dari publik, sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka tidak lagi peduli dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kritik dan kekecewaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif, yang dinilai tidak efektif dan tidak mewakili kepentingan rakyat; merupakan indikator bahwa ada masalah serius dalam ‘sistem politik kita’.

Tuntutan untuk membubarkan DPR mungkin tidak realistis, namun hal ini menunjukkan betapa besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat mereka.

Sebagai pembayar pajak yang menggaji mereka, kita memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari wakil rakyat kita.

Kita telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara, dan sekarang saatnya mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Jika tidak, maka kita harus bertindak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem demokrasi kita.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih wakil rakyat, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, kita harus terus mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil rakyat kita, serta memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme_penuh empati.

“Kalau tidak percaya, republik kini penuh kecemasan; coba jenguk Gedung DPRD Kota Makassar, Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja, Solo, dan mungkin daerah lainnya akan bersusulan”.  (*)