Akibatnya, mantra merdeka berubah menjadi cemooh, karena negara seakan lebih berpihak pada pemilik modal ketimbang rakyat. Inilah yang memicu kemarahan rakyat, sebagaimana yang akhir-akhir ini kita saksikan.

Salah satu makna kemerdekaan adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, realitas menunjukkan banyak warga yang ditahan karena mengkritik pemerintah, membela hak tanah, atau menolak proyek ekstraktif. Fenomena kriminalisasi aktivis lingkungan dan jurnalis merupakan contoh nyata tentang hal ini.

Baca Juga: Mentalitas Pemimpin

Sebagaimana dicatat Walhi, sepanjang tahun sejak 2021, terjadi puluhan kasus kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang dan perkebunan skala besar. Tindakan ini bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menjamin kebebasan bersuara.

Dengan demikian, kemerdekaan yang mestinya memberi ruang bagi kritik justru dikebiri oleh kekuasaan yang fobia terhadap perlawanan rakyat. Kekerasan bukan hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga struktural.

Johan Galtung, menyebutkan kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial-ekonomi menimbulkan penderitaan sistematis bagi kelompok tertentu (Galtung, 1969 : 171).

Baca Juga: Jebakan Pembangunan

Di Indonesia, kekerasan negara kerap muncul dalam bentuk represif terhadap demonstrasi, penggusuran paksa, dan perampasan tanah rakyat.

Selain itu, kekerasan juga hadir dalam relasi sosial sehari-hari : kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Baca Halaman Selanjutnya..