“Lalu apa tujuan otonomi, jika prakteknya hanya pengisapan kekayaan daerah yang akhirnya hanya memiskinkan rakyat”?

Strategi dan kebijakan otonomi daerah tidak lagi diprioritaskan pada pendekatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah. Namun, sebaliknya dipaksakan ekspansi industri hilirisasi atas nama Proyak Strategi Nasional (PSN).

Bagaimana ragam dampak krisis sosial ekologis dan ekonomi akibat rezim keruk pertambangan nikel di Halteng dan Haltim?

Baca Juga: Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto

Pertanyaan riset ini diajukan oleh Transparency International Indonesia (2025: viii), tentang Industri Keruk Nikel : Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya.

Menurut riset, salah satu kunci dari suburnya praktik korupsi dalam pertambangan nikel di Maluku Utara, adalah akibat penyanderaan dan perusakan pilar dasar demokrasi.

Yakni melakukan penaklukan kaum akademisi dan otoritas Universitas di daerah dan pembungkaman masyarakat sipil dan jurnalisme kritis.

Data riset menunjukkan bagaimana modus korupsi di lingkar tambang nikel mulai dari penggelapan kepemilikan izin perusahaan tambang, manipulasi blangko kosong ganti rugi, revolving door corruption dan abuse of power serta konflik kepentingan.

Baca Halaman Selanjutnya..