Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) pun banyak yang aktif hanya di atas kertas, sementara yang cenderung aktif berakhir diabaikan..

Dalam perspektif agraria, ini menunjukkan kemandekan pembangunan struktural yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi maupun Kota.

Baca Juga: Strategi Pemulihan Ekonomi 2024 – 2025

Persoalan yang paling mendasar bukan hanya pada hal teknis, Faktor politik juga digadang menjadi lacar-tidaknya sistem pertanian diakar rumput.

Political will atau kemauan politik pemerintah daerah terhadap sektor pertanian sangat lemah. Hal ini terlihat jelas dari minimnya porsi anggaran APBD yang dialokasikan untuk pertanian.

Lebih jauh lagi, tidak adanya program unggulan Pemkot yang menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas pembangunan.

Baca Juga: Angan Pangan Malut

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Tidore dari tahun 2021 hingga 2026 membahsan sektor pertanian hanya secara umum tanpa strategi konkret.

Fokus kebijakan masih banyak diarahkan pada sektor pariwisata, infrastruktur perkotaan, dan aparatur pemerintahan. Padahal sektor Pertanian, Kehutanan dan perikakan mejadi penyumbang PDRB tertinggi dikota ini [BPS. 04/4/24].

Baca Halaman Selanjutnya..