Bobong, malutpost.com — Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Pulau Taliabu tak tahu soal program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus - La Ode Yasir.

Ditemui media malutpost.com, sejumlah pimpinan OPD mengaku tak tahu apa yang menjadi program 100 hari kerja bupati. Pasalnya, usai dilantik hingga saat ini Bupati tak pernah memberi arahan kepada mereka untuk laksanakan program 100 hari kerja. Hal ini membuat pimpinan OPD menjadi kebingungan.

"Ibu bupati tidak pernah sampaikan ke kami soal program 100 hari kerja," ungkap salah satu pimpinan OPD yang enggan namanya dipublis.

Pimpinan OPD lainnya juga menyampaikan hal yang sama bahwa setelah dilantik Bupati tidak pernah memberi arahan terkait program 100 hari kerja. Bahkan, jika diberi arahan pun Meraka tidak dapat menjalankan. Sebab, anggaran juga dikunci oleh Bupati. Sehingga membuat pimpinan OPD tak bisa laksanakan program yang telah direncanakan.

"Selain tidak ada arahan dari bupati, bahkan anggaran pun dikunci olehnya," akunya.

Hal ini terbukti karena hingga memasuki akhir semester pertama belum ada satupun paket yang dilelang melalui LPSE. Padahal, seharusnya saat ini program sudah mulai dilaksanakan namun karena anggaran juga terkunci sehingga semuanya jadi mandeg. Informasi yang dihimpun media ini, hingga memasuki akhir semester pertama serapan anggaran juga masih sangat rendah. Bahkan, serapan anggaran hanya pada belanja pegawai dan sekitar dua kali pencairan GU, yang lainnya belum ada yang jalan.

Kaban BPKAD, Muh. Ridwan Azis dikonfirmasi mengetakan membantah Isu tersebut. Kata Ridwan, tidak ada anggaran yang dikunci. Hanya saja, bupati menginginkan kegiatan yang bersifatnya prioritas dan urgen baru dicairkan. Ia mengaku, banyak anggaran yang dicairkan namun tetap dilihat output dari dari kegiatan tersebut.

"Kalau kunci anggaran itu tidak ada, tapi dilihat dari kegiatan kalau kegiatan yang dibisa ditunda ya tetap anggarannya dicairkan," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bupati ini sangat baik, hal itu agar anggaran yang keluar itu tepat sasaran. Kata dia, karena saat ini sedang menghadapi perubahan dan  penyesuaian visi dan misi bupati. Sambung dia, sesuai arahan bupati, untuk pencairan anggaran harus dilihat Output kegiatannya kalau output kegiatannya tidak jelas maka ditunda dulu, apalagi kegiatan yang bersifat serimonial.

"Karena saat ini terjadi efisiensi anggaran sehingga permintaan pencairan harus dilihat apa dulu kegiatannya, kalau kegiatan tersebut prioritas dan bersifat urgen maka tetap dicairkan," terangnya. (nox)