Data Hoax, Kebijakan Hoax

Saya menyebut rumus KFD sebagai hoax, bukan dalam arti pemalsuan data, tapi sebagai kebenaran semu yang dilanggengkan, seolah-olah objektif padahal justru melanggengkan ketimpangan.

Banyak pejabat dan teknokrat fiskal membaca data, tapi tidak memahami maknanya. Akibatnya, data yang keliru menghasilkan kebijakan yang keliru pula.

Baca Juga: Pemerataan Fiskal untuk Daerah Kepulauan

Apakah adil sebuah provinsi kepulauan dengan biaya pelayanan publik yang tinggi, tetapi minim PAD dan DBH, dikategorikan tidak mampu lalu diberi transfer fiskal yang kecil?

Audit Akademik dan Reformulasi Total

Saya menyerukan agar dilakukan audit akademik atas metode penghitungan kapasitas fiskal nasional. Ini dapat dilakukan dengan:

Riset komparatif antara daerah kepulauan dan kontinental untuk menguji formula fiskal yang berlaku.

Belajar dari praktik negara lain, seperti Kanada dan Australia, yang menggunakan multidimensional indicators dan equalization frameworks.

Baca Juga: Tantangan Pemda pada Keterbatasan Kewenangan

Pengembangan formula baru yang memasukkan indikator biaya pelayanan publik, indeks geografis, serta disparitas akses dan pembangunan.

Keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam mendesain ulang instrumen fiskal yang adil dan berpihak.

Baca Halaman Selanjutnya..