Belajar dari Kanada dan Australia

Untuk memahami cara yang lebih adil dalam mengukur kapasitas fiskal, mari belajar dari negara-negara federasi seperti Kanada dan Australia, yang telah mengembangkan pendekatan canggih terhadap ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance).

Di Kanada, ketimpangan fiskal diakui secara eksplisit. Pemerintah federal menggunakan sistem yang disebut Equalization Payments untuk membantu provinsi-provinsi yang fiscal capacity-nya rendah.

Baca Juga: RKPD 2026 Malut: Strategi Hebat, Tantangan Berat

Sistem ini mengklasifikasikan potensi ekonomi dan wilayah setiap provinsi berdasarkan pendapatan per kapita, sumber daya alam, dan struktur ekonomi, untuk kemudian merancang transfer fiskal yang lebih adil.

Sementara itu di Australia, pendekatan lebih komprehensif diterapkan. Komisi Hibah Australia (Commonwealth Grants Commission) tidak hanya menghitung potensi pendapatan daerah.

Tetapi juga menghitung kebutuhan belanja secara rinci berdasarkan faktor-faktor seperti infrastruktur, demografi, kesenjangan sosial, hingga biaya layanan dasar di daerah terpencil dan pulau-pulau.

Baca Juga: Harapan Masyarakat Pesisir atas RPJMD Maluku Utara 2025-2029

Artinya, baik Kanada maupun Australia menyadari bahwa fiskal bukan hanya soal berapa uang yang didapat, tapi juga berapa besar kebutuhan riil yang harus dibelanjakan.

Bandingkan dengan Indonesia yang menyamaratakan wilayah kepulauan dan daratan hanya berdasarkan PAD, DBH, dan belanja pegawai.

Baca Halaman Selanjutnya..