Selain itu, negara perlu hadir untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak pencemaran mendapatkan kompensasi yang layak, pendampingan kesehatan, serta alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.

Keberlanjutan bukan sekadar menjaga cadangan mineral, tetapi memastikan bahwa proses pengelolaan sumber daya tidak merusak ekosistem dan merugikan kelompok rentan.

Jika tidak ada koreksi arah kebijakan, hilirisasi akan menjadi proyek pembangunan yang pincang, maju secara ekonomi, tetapi mundur dalam aspek sosial dan lingkungan.

Teluk Weda hanyalah satu contoh dari banyak potensi “zona merah” ekologis yang muncul akibat pengabaian prinsip keberlanjutan.

Pemerintah harus menjawab pertanyaan ini dengan tegas: untuk siapa sesungguhnya proyek hilirisasi ini dijalankan? Apakah untuk masyarakat Indonesia secara utuh, atau hanya untuk segelintir pihak yang menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya?

Sudah saatnya pemerintah menjadikan keadilan ekologis sebagai pijakan utama pembangunan. Tanpa itu, luka-luka ekologis seperti di Teluk Weda akan terus menganga dan sejarah akan mencatat bahwa dalam upaya mengejar kemajuan, kita gagal menjaga bumi tempat kita berpijak. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 2 Juni 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/06/senin-2-juni-2025.html