Sofifi, malutpost.com -- Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial rencananya akan mulai berjalan di Provinsi Maluku Utara pada Juli 2025.

Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan gedung sekolah tersebut.

Untuk tahap awal yang bersifat sementara, Pemprov akan melakukan kegiatan belajar-mengajar pada jenjang SMP di Sentra Wasana Bahagia Kota Ternate.

Kemudian pada tingkat SMA akan memanfaatkan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Sofifi.

Sementara untuk kabupaten kota, Kepala Dinas Sosial Provinsi Malut, Zen Kasim mengatakan, hingga saat ini baru satu bupati yakni Bupati Halmahera Utara yang menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan sekolah tersebut.

"Baru satu bupati yang siap untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sementara bupati dan wali kota lainnya belum menyatakan kesiapannya karena masih terkendala lahan," kata Kadinsos Zen Kasim, Rabu (28/5/2025).

Padahal kata Zen, sesuai arahan Menteri Sosial, setiap kabupaten kota diwajibkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kabupaten kota harus punya satu Sekolah Rakyat sesuai harapan Menteri Sosial, tapi kita terkendala dengan kesiapan lahan di kabupaten/kota lain," ujar Zen.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa Kementerian Sosial akan turut memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor agar program ini bisa segera terealisasi di seluruh wilayah Maluku Utara.

"Kemensos akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan sekolah. Mudah-mudahan saat kita berdiskusi dengan Balai PUPR nanti, tidak ada kendala teknis yang menghambat," tambahnya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan alternatif berbasis masyarakat yang bertujuan memberikan akses belajar bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah, warga miskin, dan komunitas di daerah terpencil.

Program ini diharapkan menjadi solusi inklusif dalam menjangkau pendidikan bagi semua kalangan.

Zen bilang, Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe berharap dukungan dari seluruh kepala daerah agar target nasional penyediaan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota dapat tercapai. (nar)