Tantangan Struktural dan Politik

Ada tiga tantangan utama yang akan membayangi implementasi RKPD 2026:

Pertama, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial. Banyak OPD, terutama di kabupaten/kota, masih bekerja dengan orientasi proyek jangka pendek, bukan visi jangka menengah.

Kedua, fragmentasi kerja antar-OPD dan lemahnya koordinasi antarwilayah, terutama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga, dan ini yang paling berat, adalah dominasi ekonomi tambang dalam struktur ekonomi dan politik lokal.

RKPD boleh bicara tentang ekonomi hijau dan regeneratif, tetapi realitasnya: banyak elite daerah masih bertumpu pada industri ekstraktif, dari nikel hingga emas. Setiap upaya transisi ekonomi akan menghadapi resistensi kuat, baik terbuka maupun terselubung.

Mengubah Arah dengan Kolaborasi dan Keberanian

Jika ingin keluar dari stagnasi, Maluku Utara membutuhkan lebih dari sekadar strategi teknokratis. Dibutuhkan keberanian politik untuk mengambil langkah tak populer, seperti menggeser orientasi fiskal dari tambang ke investasi sosial.

Dibutuhkan juga konsolidasi data dan kelembagaan yang menyatukan desa, kabupaten, dan provinsi dalam satu platform pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti.

Kemitraan multipihak menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kampus-kampus lokal seperti Unkhair, Muhammadiyah dan STAIN Ternate bisa menjadi ruang inkubasi inovasi desa.

Dunia usaha harus diajak berkolaborasi membangun sektor-sektor baru seperti ekowisata, pertanian organik, dan UMKM hijau. Lembaga adat dan komunitas lokal perlu ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya pelengkap seremoni.

Baca Halaman Selanjutnya..