Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) prioritas untuk masyarakat Maluku Utara.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan Gubernur, Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekprov Samsuddin A Kadir dan para kepala daerah 10 kabupaten/kota yang berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate, Kamis (24/4/2025).

Salah satu item penting yang dibahas adalah memastikan seluruh penduduk yang ber KTP Maluku Utara dapat segera mengakses layanan kesehatan secara gratis melalui BPJS Kesehatan di mana pun.

"Supaya semua pemegang KTP Maluku Utara kalau pergi ke rumah sakit manapun yang BPJS belum aktif bisa langsung diaktifkan tanpa harus menunggu satu bulan," kata Gubernur Sherly.

Ia mengungkapkan, pada dasarnya saat ini Malut sudah terdaftar 98 persen sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun yang aktif masih 78 persen. Sedangkan untuk bisa masuk ke kategori UHC prioritas maka angka kepesertaan aktif harus di atas 80 persen.

"Untuk bisa UHC prioritas itu harus diatas 80 persen," ujarnya.

Terkait hal tersebut Pemprov juga telah berdiskusi dengan pihak BPJS Kesehatan beberapa hari lalu. Sherly menambahkan bahwa pertemuan dengan kepala daerah se Maluku Utara sudah ditemukan titik temu nya.

"Tadi sudah ada titik temunya," jelas Gubernur Sherly.

Sehingga Pemprov akan melaunching satu standar operasional prosedur (SOP) baru yang memungkinkan masyarakat Maluku Utara yang kepesertaannya belum aktif untuk segera melakukan aktivasi hanya dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor layanan khusus yang akan disediakan.

"Di mana masyarakat Maluku Utara ketika BPJS nya tidak aktif bisa langsung whatsapp ke nomor tertentu untuk segera diaktifkan, " jelasnya.

Proses ini ditargetkan berjalan hingga akhir tahun, bagi yang belum punya BPJS perlahan dilakukan pendataan agar seluruh masyarakat dapat terjamin layanan kesehatannya secara gratis.

"Perlahan kita data semua agar semua bisa dapat akses kesehatan gratis," kata Gubernur Sherly.

Dalam rapat tersebut, seluruh 10 kepala daerah kabupaten/kota di Maluku Utara menyatakan dukungan. Disepakati pula bahwa proses pendaftaran baru akan difokuskan di tingkat provinsi, sementara data peserta BPJS Kesehatan akan dimigrasikan ke masing-masing kabupaten/kota pada akhir setiap bulan.

"Tadi kesepakatannya begitu," pungkasnya. (nar)