Selanjutnya berkolaborasi dengan para pelaku industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ekonomi pesisir, seperti komoditas rumput laut dan konservasi terumbu karang juga menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah, seirama dengan ekonomi perikanan yang menjadi perhatian.

Ekonomi perkebunan, seperti pengembangan komoditas cengkeh, pala, dan kelapa/kopra, memerlukan inisiasi investasi untuk meningkatkan nilai tambah. Apalagi cengkeh dan pala adalah dua komoditas heritage Maluku Utara yang telah melegenda.

Ekonomi transportasi juga tidak kalah penting, membangun ketersediaan jalur transportasi laut dan darat khususnya di pulau Halmahera harus menjadi prasyarat dalam semua kebijakan ekonomi.

Kecukupan Pelabuhan beserta armada Ferry dan kapal harus menjadi perhatian. Apabila satu hal menjadi kewenangan pemprov, maka pemprov perlu lebih serius menangani dimulai dari penyusunan rencana strategis yang baik hingga monitoring dan evaluasinya.

Apabila satu hal menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka pemprov melakukan monitoring implementasinya, dan apabila satu hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemprov harus mampu mengeskalasi agar pemerintah pusat dapat memberikan feedback dan mengambilalih secara baik.

Apabila status jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota tidak dapat dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan APBD, maka pemprov seyogyanya dapat mengeskalasi permasalahan jalan kepada pemerintah pusat.

Sehingga pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Jalan atau meningkatkan status jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Keindahan alam Maluku Utara menjadi salah satu modal utama atau keunggulan primer Maluku Utara untuk bersaing dalam pengembangan ekonomi pariwisata.

Baca Halaman Selanjutnya..