Saran untuk Gubernur Terpilih Maluku Utara, Sherly Tjoanda

Digitalisasi dibangun secara professional, tidak hanya berhenti pada jargon belaka, namun dibangun dengan Sistem infomasi terintegrasi, database yang handal, dibalut manajemen sistem keamanan informasi yang memadai, serta dioperasikan oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompeten.
Salah satu langkap aplikatif untuk memberikan assurance bahwa reformasi birokrasi telah diimplementansikan adalah mengikutsertakan seluruh OPD/SKPD Pemprov Maluku Utara pada program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disupervisi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dengan keikutsertaan pada program tersebut, setidaknya Gubernur baru nantinya dapat memastikan seluruh area reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik.
Last but not least, reformasi birokrasi harus menyeluruh pada delapan area, yaitu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua: Keuangan
Utang Pemprov Maluku Utara adalah tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan data LKPD Audited Pemprov Maluku Utara, Utang jangka pendek mendominasi total Utang, yaitu;
sebesar Rp90,7 miliar atau 66,3% dari total Utang pada tahun 2018; seluruh utang sebesar Rp106,4 miliar pada tahun 2019 adalah utang jangka pendek; Rp178,8 miliar atau 79,6% pada tahun 2020; Rp268,7 miliar atau 66,1% pada tahun 2021; Rp715,1 miliar atau 75,6% pada tahun 2022; dan terbesar pada tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun atau 95,5% dari total Utang.
Sebagian besar Utang Jangka Pendek berupa Utang Belanja, yaitu sebesar 99,9% pada tahun 2018; 80,8% pada tahun 2019; 55,6% pada tahun 2020; 67,3% pada tahun 2021; 83,5% pada tahun 2022; dan 92,9% atau senilai Rp1,39 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan utang belanja mencapai puncak pada tahun 2022 tumbuh 229,9% terhadap posisi utang belanja tahun 2021.
Baca Halaman Selanjutnya..
Komentar