Sanana, malutpost.com -- Kelangkaan minyak tanah masih terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kondisi ini menuai reaksi dari warga. Imbasnya, sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula, Selasa (31/12/2024).

Koordinator aksi, Rasman Buamona mengatakan, kelangkaan minyak tanah ini, sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus mengambil langkah tegas untuk memanggil Disperindagkop, pihak Pertamina dan PT. Sanana Lestari untuk dimintai pertanggung jawaban.

"Tapi tadi 25 anggota DPRD tidak ada, katanya ada kegiatan di luar daerah. Namun jawaban dari Sekwan tadi, tanggal 10 Desember 2024 kemarin sudah dibicarakan. Tapi menurut saya jawaban dari Sekwan tadi bukan sesuatu yang kongkrit," katanya, Selasa (31/12/2024).

Dia menyebut, DPRD Kepulauan Sula tidak punya kepekaan bahkan mati rasa dalam mengatasi kelangkaan minyak tersebut. Menurutnya, DPRD harusnya merespons ketika ada isu kelangkaan minyak tanah.

"Menjadi sia-sia perintah Undang-Undang yang melekat pada DPRD tentang melakukan pengawasan. Sejauh ini DPRD tidak pernah melakukan pengawasan," ujarnya.

Selain itu, pihak Pertamina juga diam vakum saat terjadi kelangkaan minyak tanah. Padahal, minyak tanah ini juga didistribusi dari Pertamina.

"Seharusnya pihak Pertamina juga keluar melakukan pengawasan serta memanggil PT. Sanana Lestaria untuk dievaluasi. Harus pertanyakan kenapa sampai terjadi kelangkaan, bukan hanya duduk diam," pungkas dia. (ham)