Pilgub dan Masah Depan Perekonomian Maluku Utara
Oleh: Irawan Abae
(Mahasiswa Pascasarjana Unkhair, Kosentrasi Perencanaan Pembangunan)
Beberapa pekan terakhir isu-isu pemilihan gubernur menjadi trending topik di media nasional dan daerah bahkan menjadi perbincangan di kalangan civil society, bagaimana tidak penentuan kebijakan-kebijakan kedepannya dalam membangun daerah ada di tangan para calon kanditat yang nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di setiap daerah di Indonesia.
Kemudian Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk menentukan pilihannya.
Maluku Utara menjadi daerah strategis di kawasan timur Indonesia yang punya peran penting bagi perekonomian Nasional selain itu, Provinsi Maluku Utara sekitar 70 % lebih wilayahnya terdiri atas perairan laut, sehingga menjadikan daerah ini sangat potensial di sektor maritim, terutama perikanan, wisata bahari, dan usaha jasa transportasi laut.
Selain itu, Wilayah provinsi tersebut menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi, perikanan, serta pertanian. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak.
Potensi kekayaan alam yang melimpah ini bisa menjadi malapetaka bagi Maluku Utara, sebab bila dikelolah oleh orang yang salah maka ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi daerah dan negara, di sisi lain SUMBER DAYA ALAM JADI LAHAN KORUPSI DAN PENDANAAN POLITIK.
Indonesia Corruption Watch pada tahun 2013 melakukan Penelitian Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan Ketapang Kalimantan Barat.
Dari penelitian tersebut ditemukan fakta menarik bahwa di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan.
Baca Hamalan Selanjutnya..
Komentar