Ternate, malutpost.com -- Wali Kota Ternate, Maluku Utara M Tauhid Soleman menyampaikan sejumlah program dan kegiatan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVII di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di kesempatan itu, Tauhid pada posisi sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang membawahi 17 Kota di Indonesia Timur.

Tauhid sebelumnya terpilih menjadi ketua Komwil VI dalam Musyawarah Komisariat Wilayah VI (Muskomwil) pada 16 Mei 2024 di Makassar.

Dalam kesempatannya, Tauhid memaparkan sejumlah agenda yang melibatkan 17 kota di Indonesia Timur.

"Untuk kegiatan di Komwil VI, kami punya sekretariat sendiri, yang selama ini menghandle kegiatan-kegiatan Komwil VI, bertempat di Kota Makassar," ujar Tauhid ketika menyampaikan laporan saat Rakernas APEKSI ke XVII di BSCC, Kota Balikpapan, Rabu (5/6/2024).

Disebutkan, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023-2024 diantaranya menggelar rapat teknis yang membahas program-program tahunan. Selain itu, Komwil VI juga telah melaksanakan kegiatan lokakarya yang dibarengi dengan kegiatan Muskomwil yang membahas masalah persampahan perkotaan.

"Dalam pra-Muskomwil, poin-poin yang dibahas diantaranya persiapan Muskomwil tentang draft progam 2025, draft rekomendasi Komwil VI untuk disampaikan pada Rakernas di Balikpapan," tuturnya.

"Kemudian menetapkan waktu dan tempat Muskomwil. Dan Muskomwilnya membahas dan menetapkan program pokok di tahun 2025. Yang berikut menetapkan rekomendasi Komwil VI pada Rakernas, kemudian memilih pengurus Komwil 2024-2025," urai Tauhid.

Di samping itu, Tauhid juga menyampaikan beberapa poin yang merealisasikan keberlanjutan dana Kelurahan untuk mendukung peningkatan dan pengelolaan di tingkat Kelurahan serta mengantisipasi ketimpangan kemajuan desa atau kelurahan.

"Saya pikir ini juga menjadi poin penting untuk kita sampaikan, karena perjuangan dana Kelurahan itu pernah hilang di tahun 2019. Kemudian poin berikutnya juga memudahkan data-data pendudukan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Karena terkadang data atau parameter antara lembaga kementerian dengan pemerintah daerah berbeda," tandasnya. (fan)