Ternate, malutpost.com -- Angka inflasi di Maluku Utara sejak tiga tahun terakhir meningkat tajam. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2021, inflasi di Maluku Utara 2,38 persen. Masuk tahun 2022 jadi 3,38 persen dan tahun 2023 naik tajam menjadi 4,48 persen.

Salah satu faktor yang menjadi penyumbang inflasi merangkak naik selama tiga tahun terakhir yakni krisis pangan. Sebab, pangan di Maluku Utara banyak dipasok atau bergantung dari luar daerah.

Ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir saat membuka Focus Group Discussion (FGD), Diseminasi dan Pembentukan Tim Efektif Eksternal terkait proyek perubahan yang digagas Dheni Tjan selaku reformer peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan III BKPSDM Kemendagri tahun 2024. "Makanya stabilisasi pasokan dan harga pangan perlu dilakukan optimalisasi,"pinta Samsuddin.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara ini mengatakan, untuk mengoptimalkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Maluku Utara, butuh kolaborasi, kerja sama dan terobosan kebijakan yang efektif sesuai karakteristik daerah.

Sehingga lewat kesempatan ini, Samsuddin A. Kadir memberikan apresiasi langkah Dheni Tjan selaku penggagas proyek perubahan Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan di Provinsi Maluku Utara (Kedai Panganmu).

Menurutnya, proyek perubahan yang digagas Dheni Tjan selaku Kadis Pangan Maluku Utara ini akan membantu sistem produksi, proses distribusi hingga harga pangan di Maluku Utara.

"Ide dan gagasan dari reformer Dheni Tjan ini patut didukung dan diberi apresiasi karena output dari proyek perubahan ini merupakan inovasi yang membantu pemerintah daerah hingga pusat dalam mewujudkan pengendalian inflasi kenaikan harga komoditas pangan di Maluku Utara,"ungkapnya.

Sementara Dheni Tjan selaku penggagas proyek perubahan Kedai Panganmu ikut membenarkan jika tiga tahun terakhir, inflasi di Maluku Utara meningkat. "Sehingga butuh perhatian kita semua,"cetus Dheni.

Ia menambahkan, angka inflasi terus meningkat sejak tiga tahun terakhir karena komoditas pangan banyak dipasok dari luar daerah sehingga harga pun belum optimal untuk diatasi.

Bahkan sambung Dheni, pemicu inflasi juga karena belum ada regulasi yang mengikat. Mulai dari Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) hingga sistem informasi yang terpisah.

"Makanya, pemerintah harus memfasilitasi ini dengan membuat sistem informasi terpadu. Ini yang menjadi dorongan saya untuk membuat proyek perubahan dengan melahirkan inovasi proyek strategis Kedai Panganmu,"ungkap Dheni.

Sehingga lanjut Dheni, butuh kerja sama lintas sektor hingga daerah. "Yang ada ini masih sistem informasi terpisah. Makanya butuh kerja sama antar daerah serta pelaku usaha pangan dan ini akan kami fasilitasi lewat sistem informasi terpadu,"tandasnya.(aji)