Sofifi, malutpost.com – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara mendorong peningkatan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2027.

Pada tahun 2026 pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 1.200 unit rumah, tahun depan jumlah tersebut diusulkan meningkat menjadi 1.500 unit dengan kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp60 miliar.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, saat menjelaskan perkembangan pelaksanaan program RTLH sekaligus rencana penanganan perumahan masyarakat pada tahun anggaran 2027.

Menurut Merlisa, penambahan jumlah rumah yang menjadi sasaran bantuan sangat penting mengingat persoalan rumah tidak layak huni di Maluku Utara masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 50.000 unit rumah yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.

“Karena kebutuhan penanganan RTLH masih cukup besar, maka pada 2027 kami mendorong agar jumlah rumah yang mendapat bantuan ditingkatkan menjadi sekitar 1.500 unit,” jelas Merlisa, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan, pada tahun anggaran 2026, Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah mengalokasikan penanganan sekitar 1.200 unit rumah.

Dari sisi pelaksanaan, Merlisa menyebutkan, proses verifikasi dan validasi teknis (vertek) terhadap data calon penerima manfaat telah dilakukan. Sementara progres pekerjaan fisik di lapangan hampir seluruhnya telah melampaui 50 persen.

“Untuk progres fisik, hampir seluruh pekerjaan sudah berjalan di atas 50 persen. Data penerima juga sudah diverifikasi dan divalidasi, sehingga pelaksanaannya tinggal terus dikawal sampai tuntas,” ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, realisasi penyerapan anggaran hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 66 persen. Namun, angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan realisasi anggaran karena pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Dengan demikian, perkembangan penyerapan anggaran secara menyeluruh baru dapat diketahui setelah proses pencairan tahap akhir direalisasikan.

Merlisa menegaskan, persoalan RTLH tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Mengingat jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan mencapai puluhan ribu unit, diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci agar penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

DPRD Maluku Utara pun mendorong agar peningkatan alokasi program RTLH pada 2027 benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, aman, dan sehat. (nar)