Oleh: Asma Sulistiawati

(Pegiat Literasi)

Di balik gemerlap tempat hiburan malam, ada persoalan yang jauh lebih serius ketika anak di bawah umur ditemukan berada di dalamnya. Ini bukan lagi sekadar soal razia atau pelanggaran izin usaha. Pertanyaannya: bagaimana anak bisa sampai berada di lingkungan tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan mereka terlindungi?

Polda Maluku Utara melakukan penertiban di sejumlah tempat hiburan malam di Halmahera Selatan (Halsel) pada awal September 2026. Dalam informasi yang beredar dari Malut Info, aparat mengamankan 86 perempuan dari sejumlah lokasi hiburan malam. Sebanyak 53 orang diamankan di Pulau Bacan dan 30 orang di Desa Kawasi.

Yang paling mengkhawatirkan, dari operasi tersebut ditemukan tiga perempuan yang masih di bawah umur dan disebut bekerja sebagai ladies companion (LC) atau pemandu lagu. Dua di antaranya disebut ditemukan di Family Cafe dan satu lainnya di Real Cafe.

Fakta tersebut semestinya menjadi alarm keras. Sebab, anak bukan tenaga kerja yang boleh ditempatkan begitu saja di lingkungan hiburan malam. Mereka berada pada usia yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, pengawasan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.

Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada angka tiga anak yang ditemukan. Justru harus muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah mereka hanya kasus yang kebetulan ditemukan, atau masih ada anak lain yang belum terdeteksi.

Bukan Sekadar Soal Razia

Razia tentu diperlukan. Jika ditemukan pelanggaran, aparat harus menindak sesuai hukum. Jika terdapat unsur eksploitasi anak, perekrutan ilegal, atau tindak pidana lain, pelakunya harus diproses secara tegas.

Namun, razia pada dasarnya merupakan langkah hilir. Masalah sudah terjadi, baru kemudian aparat bergerak. Yang perlu diperiksa justru bagaimana anak-anak tersebut bisa masuk ke lingkungan hiburan malam.

Apakah identitas dan usia pekerja diperiksa ketika mereka direkrut? Apakah pengelola tempat hiburan melakukan verifikasi dokumen? Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan? Apakah pengawasan hanya dilakukan ketika ada laporan atau operasi gabungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena perlindungan anak tidak boleh bergantung pada keberuntungan sebuah kasus untuk ditemukan aparat.

Anak yang berada di tempat hiburan malam bisa berada dalam posisi rentan. Mereka mungkin masuk karena tekanan ekonomi, bujuk rayu pekerjaan, pengaruh lingkungan, atau faktor lainnya. Karena itu, tidak tepat jika anak langsung ditempatkan sebagai pihak yang harus disalahkan.

Yang harus dicari adalah siapa yang memanfaatkan kerentanan mereka. Jika benar ada pihak yang merekrut anak di bawah umur untuk bekerja sebagai LC atau pemandu lagu, persoalannya jauh lebih serius. Ada kemungkinan terjadi eksploitasi yang harus diusut secara menyeluruh.

Begitu pula dengan 86 perempuan dewasa yang diamankan. Mereka tidak seharusnya langsung diberi stigma. Aparat perlu memastikan apakah mereka bekerja secara sukarela, apakah ada tekanan, apakah hak-hak mereka terpenuhi, atau justru ada bentuk eksploitasi yang tersembunyi.

Di sinilah negara dituntut tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ekosistem hiburan malam.

Sebab, tempat hiburan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Ketika izin usaha diberikan, negara juga memiliki tanggung jawab memastikan kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi ruang eksploitasi terhadap perempuan maupun anak.

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika orientasi ekonomi lebih dominan daripada perlindungan manusia. Selama suatu usaha menghasilkan keuntungan dan memenuhi persyaratan administratif, pengawasan dapat menjadi sekadar formalitas jika tidak diikuti pemeriksaan nyata di lapangan.

Padahal, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan dokumen.

Negara perlu memastikan siapa yang bekerja, berapa usianya, bagaimana sistem perekrutannya, dan apa yang terjadi di dalam tempat usaha.

Masyarakat juga memiliki peran. Jika lingkungan mengetahui adanya anak yang bekerja di tempat hiburan malam tetapi memilih diam, maka fungsi kontrol sosial menjadi lemah.

Keluarga pun perlu diperkuat. Jika faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab anak masuk ke lingkungan berisiko, negara harus memastikan keluarga memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar yang layak.

Dengan demikian, akar persoalannya tidak hanya berada pada anak atau tempat hiburan. Ada rantai persoalan yang saling berkaitan: keluarga, ekonomi, lingkungan sosial, pengusaha, pengawasan pemerintah, hingga sistem perlindungan anak. Karena itu, solusi tidak cukup berupa razia berkala.

Solusi Islam dalam Melindungi Anak dan Menutup Jalan Eksploitasi

Islam menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga. Anak bukan komoditas ekonomi dan bukan objek yang boleh dimanfaatkan demi keuntungan.

Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

(QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab dalam menjaga anggota keluarganya. Anak harus mendapatkan pendidikan agama, akhlak, perhatian, dan pengawasan.

Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada keluarga. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. Ketika mengetahui adanya anak yang berada dalam lingkungan yang membahayakan, masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh.

Negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai raa'in, negara wajib memastikan rakyat, terutama kelompok rentan seperti anak, mendapatkan perlindungan.

Dalam kasus seperti di Halsel, negara tidak cukup hanya mengamankan anak dari tempat hiburan. Negara harus mencari tahu mengapa anak tersebut berada di sana dan siapa yang bertanggung jawab memasukkannya ke lingkungan tersebut.

Jika terdapat unsur eksploitasi, negara harus menindak pihak yang mengeksploitasi. Anak harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, pendidikan, dan pemulihan. Identitas serta kehormatan mereka juga harus dijaga.

Islam juga memiliki mekanisme hisbah, yaitu pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Semangat pengawasan ini penting agar negara tidak menunggu pelanggaran menjadi besar atau viral baru bertindak.

Tempat usaha harus diawasi secara aktif. Perizinan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen. Negara harus memastikan kegiatan usaha benar-benar sesuai aturan dan tidak menjadi sarana kemaksiatan, eksploitasi, atau tindakan yang membahayakan masyarakat.

Lebih dari itu, Islam membangun pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan lingkungan sosial yang baik. Keluarga diperkuat, anak dididik dengan akidah dan akhlak, masyarakat memiliki kepedulian, sementara negara memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

Jika kemiskinan menjadi faktor yang mendorong keluarga atau anak mengambil pekerjaan berisiko, negara wajib berperan dalam menyediakan jaminan kebutuhan dasar dan kesempatan hidup yang layak.

Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berupa “razia lalu selesai”. Negara harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir.

Tiga anak di bawah umur yang ditemukan di tempat hiburan malam seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar angka dalam berita.

Sebab di balik setiap anak ada masa depan yang harus diselamatkan.

Dan di balik 86 perempuan yang diamankan, ada manusia yang juga berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat.

Halsel tidak cukup hanya membutuhkan lebih banyak razia. Halsel membutuhkan sistem perlindungan yang mampu mencegah anak masuk ke lingkungan berisiko, mengawasi tempat usaha secara serius, melindungi perempuan, dan menindak tegas pihak yang mengeksploitasi manusia demi keuntungan.

Sebab ketika anak sudah berada di tempat yang seharusnya bukan untuk mereka, pertanyaan terbesarnya bukan hanya “mengapa anak itu ada di sana?”

Tetapi: “Mengapa sistem perlindungan kita membiarkan mereka sampai di sana?”

Wallahu'alam.