Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan studi tiru (benchmarking) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempelajari strategi percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Selasa (8/9/2026).

Rombongan Jatim dipimpin Sekretaris Dinas Perkim dan Cipta Karya, Firta Riyanti, dan diterima Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir bersama Kepala Dinas Perkim Malut Musrifa Alhadar serta sejumlah OPD terkait.

Firta mengatakan, Jatim membutuhkan strategi baru dalam merealisasikan anggaran RTLH melalui APBD. Pasalnya, selama ini program tersebut banyak mengandalkan skema hibah melalui kerja sama dengan TNI.

"Kami datang dalam rangka bergegas dan belajar. Di P-APBD tahun ini kami mendapat alokasi 500 unit Rutilahu dengan waktu tersisa sekitar satu bulan. Tahun depan dianggarkan 3 ribu unit," ujarnya.

Menurut Firta, Malut dinilai memiliki pengalaman dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni. Program tersebut mencapai 700 unit pada 2025 dan meningkat menjadi 1.200 unit pada 2026.

Sebaliknya, Pemprov Jatim juga membuka ruang berbagi pengalaman mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah mereka lakukan dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, Sekprov Malut Samsuddin menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan program perumahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam mendukung target Program Strategis Nasional (PSN) bidang perumahan.

Ia juga menyoroti tantangan pendataan penerima bantuan yang kini menggunakan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSN) berbasis desil.

"Fokus utamanya bukan sekadar angka desil, melainkan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan rumah layak dan dorongan ekonomi," tegas Samsuddin.

Selain membahas strategi RTLH, Samsuddin turut memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Maluku Utara, termasuk Moloku Kie Raha yang terdiri dari Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis dan pemaparan mekanisme pembangunan RTLH oleh Dinas Perkim Malut bersama OPD terkait. (nar)