Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, mengatakan kondisi fiskal Pemprov Maluku Utara masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Menurut Sarbin, salah satu indikator APBD yang sehat adalah ketika kontribusi PAD lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal.

"Pendapatan Asli Daerah termasuk Maluku Utara itu pendapatannya masih di bawah dana transfer pusat. Itu yang kemudian Mendagri menyebutkan kalau APBD sehat, fiskal daerahnya PAD lebih besar dari transfer pusat," kata Sarbin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, ketergantungan terhadap transfer pusat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran atau kebijakan fiskal, dampaknya langsung dirasakan oleh daerah.

"Kita ini kan berharap di transfer pusat. Ketika kebijakan fiskal nasional berubah kan berdampak ke kita," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Sarbin, Pemprov Malut terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sektor potensial. Menurut Sarbin, hasil dari upaya tersebut memang membutuhkan waktu dan tidak bisa dicapai secara instan.

"Kita memang sudah fokus bagaimana cara meningkatkan PAD, tapi hasilnya kan berproses. Misalnya selama ini di angka Rp700 miliar, sekarang syukur-syukur diprediksi sudah di atas Rp1 triliun. Nah, itu seperti itu," katanya.

Sarbin menegaskan, istilah fiskal daerah yang belum sehat bukan berarti kondisi keuangan daerah bermasalah, melainkan karena struktur pendapatan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Olehnya itu, ia menegaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal di Maluku Utara.

"Definisi fiskal tidak sehat itu karena PAD-nya masih kecil dibandingkan dana transfer," pungkasnya. (nar)