Ternate, malutpost.com -- Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara diresmikan oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, pada Jumat (12/6/2026).

Acara peresmian disaksikan Kepala Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir, Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Kapolda Malut, Brigjen Pol. Arif Budiman, Kajati Malut Sufari, Kabinda Maluku, Brigjen TNI R. Moch Iskandarmanto, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto.

Menkum Supratman mengatakan, gedung baru Kanwil Kemenkum Malut menjadi penanda transformasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

"Saya bangga hari ini bisa meresmikan gedung baru Kantor Wilayah Kemenkum di Malut. Untuk itu, saya meminta seluruh pegawai memberikan pelayanan hukum yang terbaik dan berdampak bagi masyarakat Maluku Utara," kata Supratman.

Menurutnya, Malut sebagai wilayah kepulauan merupakan provinsi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika pada tahun 1521 bangsa Eropa datang menjelajahi lautan demi sampai ke wilayah yang disebut Moloku Kie Raha untuk mencari rempah-rempah, saat ini potensi sumber daya alamnya turut melimpah.

Apalagi program hilirisasi di Maluku Utara, seperti hilirisasi kelapa, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan nilai jual produk unggulan masyarakat lokal.

"Hilirisasi pada gilirannya dapat meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Supratman menyebut, Kemenkum tengah melakukan transformasi pelayanan hukum melalui aplikasi SuperApp PASTI. Sehingga berbagai fitur layanan pada SuperApp membantu masyarakat mengakses layanan hukum kapan dan dari mana saja, baik layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum, harmonisasi produk hukum daerah, dan layanan lainnya.

"Jadi pemanfaatannya sangat memudahkan, terlebih bagi Malut yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan," tuturnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan bahwa gedung yang baru diresmikan ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol semangat baru, komitmen baru, dan harapan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Apalagi, Kemenkum di dua tahun terakhir ini sudah memaksimalkan kinerja pelayanan dan pembinaan hukum di Malut, seperti harmonisasi 189 produk hukum daerah, 2.202 layanan bantuan hukum melalui Posbankum di 1.185 desa dan kelurahan.

"Momentum peresmian gedung baru ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk terlibat dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum masyarakat Maluku Utara," jelasnya.

Gubernur Sherly Tjoanda menilai bahwa layanan hukum Kanwil Kemenkum Malut seperti kekayaan intelektual dan badan hukum berdampak pada terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga, ini patut didorong dengan kepastian hukum yang hadir dari masyarakat dan dunia usaha. Sebab, kepastian hukum mendorong hilirisasi di sektor perikanan, pertanian untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Malut juga mendorong percepatan pembentukan produk hukum tentang bantuan hukum dan kekayaan intelektual di Maluku Utara," kata Sherly.

Ia mengapresiasi kinerja Posbankum di Malut yang mampu menyelesaikan permalahan hukum masyarakat di desa dan kelurahan. Jadi kita harus mendorong sinergi seluruh pihak dalam upaya pembentukan regulasi di daerah tentang tanah adat.

"Hukum bukan hanya hadir dalam bentuk peraturan. Hukum yang baik hadir memberi kemajuan bagi masyarakat Maluku Utara dan Indonesia," pungkasnya. (one)