Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan dua hal penting yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Selasa (2/6/2026).

Dua hal tersebut yakni perbaikan tata kelola keuangan daerah dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah.

Sarbin mengatakan, masukan dari BPK maupun DPR RI menjadi perhatian serius Pemprov Maluku Utara dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Hasil pertemuan ini ada dua hal penting. Pertama, perbaikan tata kelola keuangan sesuai rekomendasi BPK maupun DPR RI. Kedua, bagaimana pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," kata Sarbin usai pertemuan.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi yang besar untuk terus meningkatkan PAD seiring berkembangnya sektor-sektor unggulan yang menjadi sumber pendapatan daerah.

"Karena Maluku Utara sangat mungkin untuk PAD-nya terus naik," tegasnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, Sarbin menegaskan bahwa pembenahan tata kelola keuangan juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ia berharap, melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Karena saat ini kan masih WDP. Dengan perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik, tentu kita berharap ke depan bisa memperoleh opini WTP," ujarnya.

Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BAKN DPR RI yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, kunjungan dan masukan dari BAKN DPR RI menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada BAKN DPR RI yang telah hadir dan berdiskusi panjang bersama kami. Masukan yang diberikan tentu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan," pungkasnya. (nar)