Oleh: Abd. Rahim Odeyani

(Sekretaris DPW NasDem Maluku Utara)

Setiap tanggal satu Mei, dunia sejenak berhenti untuk memberikan hormat kepada tulang punggung peradaban kaum buruh. Namun di tahun ini, peringatan Hari Buruh Internasional di Maluku Utara terasa lebih emosional dan penuh tantangan.

Di tengah deru mesin smelter dan kawasan industri yang membentang dari Lelilef Halmahera Tengah, Pulau Obi Halmahera Selatan, hingga Buli dan Maba Halmahera Timur, para buruh kini dihantui kecemasan yang kontras dengan hiruk-pikuk narasi kesuksesan hilirisasi.

Kecemasan ini lahir dari sebuah ironi yang nyata, ketika angka ekspor nikel melambung tinggi dan menempatkan Maluku Utara sebagai primadona pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan buruh justru terjepit dalam labirin kebijakan.

Isu pembatasan kuota produksi dan pengetatan anggaran yang kini menjadi diskursus di ruang publik mulai mengaburkan harapan akan kepastian hidup para pekerja. Padahal, keberhasilan Maluku Utara menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan para buruhnya.

Kita tidak boleh membiarkan angka statistik yang mentereng di atas kertas hanya menjadi fatamorgana yang menyesatkan, sementara para "pahlawan devisa" hidup dalam bayang-bayang ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Keadilan ekonomi sejatinya tidak diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan wilayah, melainkan dari seberapa aman seorang buruh bisa pulang ke rumah tanpa rasa takut kehilangan mata pencaharian esok hari.

Sayangnya, narasi besar kemajuan ekonomi ini kini dibenturkan pada kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan kuota produksi. Kebijakan ini hadir bagaikan pisau bermata dua; di satu sisi bertujuan menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan cadangan nikel, namun di sisi lain menciptakan kekhawatiran bagi keberlangsungan dapur para pekerja.

Efek domino dari pembatasan ini sudah harus diantisipasi oleh Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku Utara, karena Perusahaan besar seperti PT IWIP di Weda dan Harita di Obi berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja demi menyelamatkan neraca laba-rugi mereka (detik Indonesia edisi 19 Februari 2026).

Meskipun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan belum menerima informasi resmi atau laporan mengenai rencana PHK massal tersebut, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Ketidakpastian informasi di tingkat akar rumput harus segera dijawab dengan transparansi dan perlindungan yang nyata (Malutpost edisi 30 April 2026).

Buruh bukanlah sekadar deret angka mati dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD di Maluku Utara tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Sebagai daerah penyumbang ekonomi terbesar, Pemerintah Daerah memiliki daya tawar tinggi untuk menuntut perlindungan buruh melalui mediasi yang intens dan intervensi kebijakan yang tegas.

Langkah konkret harus segera diambil, mulai dari audit ketenagakerjaan yang ketat—agar pembatasan kuota tidak dijadikan alasan subjektif bagi korporasi untuk melakukan PHK sepihak—hingga penyiapan jaring pengaman sosial dan program pelatihan ulang bagi warga lokal.

Sebagai penutup, sejarah mengajarkan bahwa persatuan buruh adalah syarat utama agar suara dari pelosok daerah terdengar hingga ke pusat kekuasaan. Negara harus hadir secara utuh; negara tidak boleh hanya menikmati royalti dan investasi, tetapi harus juga memberikan jaminan sosial di masa industri mengalami penyesuaian.

Selamat Hari Buruh Internasional. Tetaplah kuat, karena keringat kalian adalah bahan bakar pembangunan dan suara kalian adalah denyut nadi demokrasi yang tidak boleh berhenti berdetak. Keadilan tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian untuk bersatu menuntut hak di tengah ketidakpastian.