Oleh: Lola Sita
(Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universita Khirun)

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pernah terjadi kerusuhan tahun 1999-2000 sepasca pasca reformasi dan runtuhnya orde baru rezim Soeharto pada tahun 1998, para penguasa di setiap daerah berusaha untuk saling berebut “kue kekuasaan”.

Sehingga menciptakan konflik dimana-mana, akibat lemahnya posisi negara dan raja-raja kecil tiap daerah saling berebut kekuasaan  menyebabkan konflik horizonta. Pertentangan antar kelompok masyarakat semakin meluas hingga menyeret mereka ke dalam pertikaian berdarah.

Para “raja-raja kecil” yang haus pengaruh dan kekuasaan justru memanfaatkan situasi genting itu, mengobarkan konflik demi kepentingan mereka sendiri. Dari tangan mereka lahirlah rangkaian kekerasan yang silih berganti, menimbulkan korban jiwa dari kelompok lain Konflik yang berbau SARA ini terjadi di beberapa Provinsi di Indonesia.

Rangkaian konflik sosial yang melanda Indonesia pada akhir tahun 90 an  hingga awal 2000-an meninggalkan luka mendalam bagi banyak komunitas. Sementara itu, Maluku menjadi saksi pahit konflik etnis dan politik yang berbalut agama, terutama di Ambon, sebelum akhirnya merembet ke Maluku Utara pada 1999–2000.

Semua rentetan peristiwa tragis ini tidak hanya mencerminkan rapuhnya ikatan sosial kala itu, tetapi juga menjadi potret nyata bagaimana masyarakat biasa anak-anak, ibu, dan orang tua harus menanggung derita akibat disintegrasi yang mengoyak kehidupan mereka sehari-hari.

Tidak berhenti di situ ancaman disintegrasi juga masih terjadi sampai 2004, jika konflik sebelumnya secara horizontal masyarakat dengan masyarakat ada juga konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan pemerintah yang terjadi di Aceh.

Gerakan Aceh Merdeka ini adalah gerakan separatisme bersenjata  yang lahir dari kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, dan Aceh bersedia berdamai dengan Indonesia pasca tsunami Aceh tahun 2004.

Baca Halaman Selanjutnya..