Sofifi, malutpost.com -- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku Utara menilai program pembangunan Jalan Trans Kieraha tidak jelas arah dan dasar perencanaannya.

Kritik ini disampaikan dalam pertemuan resmi bersama DPRD Malut sebagai bentuk partisipasi KAHMI dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Kordinator Presidium KAHMI Malut, Ishak Naser, menyebut pihaknya telah melakukan kajian melalui Majelis Pakar dan Majelis Wilayah KAHMI. Dari kajian itu, terdapat sejumlah persoalan yang patut menjadi perhatian pemerintah provinsi dan DPRD.

"Kami tidak bermaksud mencampuri, tetapi sebagai bagian dari masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, KAHMI ingin memberikan pendidikan politik kepada semua," kata Ishak Naser usai pertemuan dengan DPRD di Sofifi, Senin (24/11/2025).

Selain itu, KAHMI menyoroti ketidakjelasan angka anggaran pembangunan Trans Kieraha. Menurut Ishak, dana proyek yang awalnya sekitar Rp 186 miliar, disebut telah disepakati turun menjadi Rp 96 miliar. Namun ketika dikonfirmasi ulang ke DPRD, tidak ada angka final yang bisa dipastikan.

"Tadi kami mencoba mengkroscek ke DPRD juga. Ternyata DPRD juga belum bisa mengkonfirmasi angka pasti. Ini berarti, maaf saya katakan, DPRD memberikan blangko kosong yang nanti diisi oleh Pemprov. Ini tidak boleh terulang," tegas Ishak.

Ia menegaskan, DPRD harus memahami secara penuh isi APBD dan berani mengambil sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

KAHMI mempertanyakan urgensi proyek Trans Kieraha dalam prioritas pembangunan tahun 2025. Menurut kajian mereka, program ini tidak mengacu pada RTRW serta tidak memiliki arah yang jelas.

"Kalau dikatakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sektor mana? Pertambangan? Industri pengolahan? Harus jelas," kata Ishak.

Ia juga menyoroti penjelasan Gubernur Sherly Tjoanda yang menyebut jalan ini dibangun untuk membuka akses transportasi dari Sofifi ke Bandara Lelilef, Weda. Menurutnya, penjelasan itu tidak didukung perhitungan rasional.

"Pertanyaannya, seberapa besar penumpang yang akan naik turun kalau jalur ini dibuka? Ini tidak boleh dijawab secara spekulatif," tegasnya.

Selain manfaat ekonomi, KAHMI juga mempertanyakan efektivitas jalur tersebut yang melewati kawasan hutan dengan minim permukiman.

"Apakah ini hanya untuk mengangkut penumpang dari Sofifi ke luar melalui Lelilef? Sementara jarak Sofifi ke Ternate jauh lebih dekat," ujarnya.

Ia juga menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas jalan agar benar-benar berfungsi.

"Itu yang menurut KAHMI tidak tepat untuk saat ini," ujarnya.

KAHMI menilai masih banyak kabupaten yang lebih membutuhkan infrastruktur jalan dibanding Trans Kieraha, seperti Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Morotai, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.

Menurut Ishak, pembangunan harus mengutamakan wilayah-wilayah yang terbukti memiliki kebutuhan mendesak agar manfaatnya dirasakan merata. (nar)