Ternate, malutpost.com — Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menegaskan bahwa wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada (PAD) sektor retribusi parkir tepi jalan umum bukanlah langkah yang tepat.

Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan akademisi Unkhair Ternate, Dr. Ahmad Yani Abdurahman, yang menilai gagasan tersebut masih prematur.

Nasri menyebut, solusi peningkatan PAD parkir sejak awal telah disampaikan, yaitu melalui digitalisasi sistem pemungutan retribusi. Peralihan dari metode manual ke digital atau sistem tunai ke nontunai diyakini dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan menciptakan transparansi serta akurasi pelaporan pendapatan.

"Pemotongan gaji ASN bukanlah solusi. Peningkatan PAD yang kami inginkan adalah melalui digitalisasi sistem parkir."

"Dengan begitu, setiap rupiah pendapatan bisa tercatat dalam sistem dan potensi kebocoran dapat ditekan,” terang Nasri.

Meski begitu, ia mengakui, penerapan digitalisasi masih terhambat oleh karena masih kurangnya keseriusan dari masing masing SKPD penarik PAD serta kekompakan dan koordinasi antar-OPD penarik PAD. Padahal, keberhasilan transformasi sistem membutuhkan keseriusan semua instansi terkait.

“Solusi sudah ada, tinggal dijalankan. Masalahnya belum ada kekompakan OPD dalam menerapkan metode digitalisasi secara penuh,” sambung Nasri.

Nasri menilai, selain meningkatkan PAD, digitalisasi juga akan memperbaiki tata kelola parkir, memastikan juru parkir terdata, memperkuat pengawasan, dan memberikan kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

Ia berharap OPD teknis segera bergerak bersama agar sistem digital dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Kita ingin kebijakan yang adil, transparan, dan tidak membebani ASN maupun masyarakat,” tegas Nasri.

Ia mengatakan telah menerima delegasi langsung dari Wali Kota untuk mengoordinasikan dan mendorong seluruh OPD penarik PAD agar bekerja bersama meningkatkan pendapatan daerah

"Wali Kota sudah beri mandat, dan kami sudah sampaikan solusinya. Peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi agar setiap rupiah tercatat dan tidak ada lagi kebocoran,” tegas Nasri.

Meski begitu, Nasri menilai implementasi di lapangan belum berjalan maksimal karena masih kurangnya kekompakan dan keseriusan OPD terkait dalam menindaklanjuti instruksi tersebut.

"Pertanyaannya sekarang, apakah OPD sudah satu hati melaksanakan ini? Solusi sudah jelas, tinggal komitmen bersama,” katanya.

Nasri menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi soal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern.

Ia berharap seluruh OPD penarik PAD segera menyelaraskan langkah agar target pendapatan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik kebijakan baru. (van)