Oleh: Safrian Sula
(Ketua PMII Cabang Ternate)

Wawancara mendalam wartawan Malut Post edisi 11 November 2025 dengan Dr. Abubakar Abdullah membuka ruang refleksi penting tentang wajah birokrasi kita.

Selama 13 tahun, Abubakar berdiri di simpul paling sensitif antara legislatif dan eksekutif sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, posisi yang kerap menjadi ujian bagi loyalitas, integritas, dan keteguhan moral.

Baca di: Koran Digital Malut Post Edisi Senin, 17 November 2025

Kini, saat ia dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perjalanan panjang itu menjadi cermin bagaimana seorang birokrat dapat menjadikan kekuasaan bukan alat, melainkan amanah.

1. Birokrasi dan Marwah Kelembagaan

Dalam wawancara tersebut, Abubakar menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menjaga marwah lembaga legislatif, bukan sekadar menjalankan administrasi.

Pandangan ini menarik jika dibaca dalam konteks pemikiran Max Weber, sosiolog Jerman yang menempatkan birokrasi sebagai “mesin rasional” pemerintahan modern.

Weber menulis bahwa inti dari birokrasi bukan pada kekuasaan, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang impersonal.

Namun, di Indonesia, realitas birokrasi kerap melenceng dari ideal itu. Banyak pejabat publik justru terseret dalam arus politik praktis, kehilangan jarak etik antara pelayanan publik dan kepentingan elite.

Di tengah situasi demikian, sikap Abubakar untuk “loyal pada regulasi, bukan pada kepentingan” adalah anomali yang langka. Ia menjadi bukti bahwa birokrasi masih bisa tegak di atas prinsip, bukan sekadar kalkulasi.

Baca Halaman Selanjutnya..