Bagian 3 

Ada kegelisahan yang semakin sulit diabaikan ketika melihat perubahan besar di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Wilayah yang dahulu dikenal melalui kehidupan masyarakat, adat, hutan, laut, dan hubungan antarkampung kini menjadi bagian dari perbincangan industri mineral dunia. Perubahan ini membawa peluang, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang arah pembangunan dan siapa yang akan mewarisi hasil maupun konsekuensinya.

Bagi masyarakat Fagogoru, tanah bukan hanya ruang produksi. Tanah adalah sejarah, identitas, sumber penghidupan, dan tempat generasi tumbuh. Hutan bukan sekadar cadangan komoditas. Laut bukan hanya jalur logistik. Sungai bukan sekadar sumber air untuk kegiatan ekonomi. Semua itu terhubung dengan kehidupan sosial dan kebudayaan. Ketika pembangunan mengubah ruang-ruang tersebut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka investasi, melainkan juga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Karena itu, Generasi Fagogoru harus ditempatkan sebagai penjaga alam sekaligus pemilik masa depan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan, tetapi tanggung jawab tersebut tidak boleh dibebankan tanpa dukungan dan hak partisipasi. Masyarakat tidak dapat terus diminta menjaga hutan, laut, tanah, dan sungai, sementara keputusan tentang pemanfaatan sumber daya dilakukan tanpa keterlibatan yang memadai. Menjaga alam harus disertai akses terhadap informasi, pengawasan, pendidikan, kesempatan ekonomi, dan ruang pengambilan keputusan.

Kita harus mengakui bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat nyata dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pesan moral tentang pelestarian. Generasi muda membutuhkan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan membangun kehidupan yang layak. Mereka ingin menjaga alam, tetapi mereka juga ingin memiliki masa depan ekonomi. Mereka tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi penjaga lingkungan yang miskin kesempatan atau menjadi bagian dari industri dengan mengorbankan ruang hidupnya.

Prinsip pembangunan yang adil seharusnya memungkinkan kedua tujuan tersebut berjalan bersama. Kegiatan pertambangan perlu dikelola dengan standar lingkungan yang ketat, transparansi, pengawasan yang dapat dipercaya, dan tanggung jawab sosial yang terukur. Pada saat yang sama, masyarakat harus memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari kegiatan ekonomi secara lebih luas. Pekerjaan formal penting, tetapi tidak cukup. Peluang usaha, kemitraan, kepemilikan ekonomi, pengembangan keterampilan, dan akses terhadap rantai pasok juga harus dibuka.

Di sinilah pemerintah dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton atau penghubung antara investor dan masyarakat. Negara harus menjadi penjamin keseimbangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kekuatan modal tidak menentukan seluruh arah pembangunan. Jika masyarakat adat tidak memiliki akses terhadap informasi, modal, jaringan, dan ruang pengambilan keputusan, maka ketimpangan akan terus berulang. Dalam kondisi demikian, kebijakan yang secara formal tampak netral bisa menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi pada kelompok yang sudah kuat.

Kritik terhadap oligarki adalah kritik terhadap konsentrasi pengaruh dan ketimpangan akses. Ia merupakan peringatan agar keputusan publik tidak hanya mengikuti kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya besar. Pemerintah perlu membuktikan bahwa kebijakan pertambangan dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata karena tekanan ekonomi atau daya tawar investor. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik merupakan cara untuk mencegah kekuasaan ekonomi terlalu dominan dalam menentukan masa depan daerah.

Masyarakat adat Fagogoru harus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam tata kelola pertambangan. Ruang itu tidak cukup berupa undangan menghadiri rapat atau kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum singkat. Partisipasi yang bermakna menuntut akses terhadap dokumen dan informasi yang relevan, dialog sejak tahap awal, pertimbangan terhadap aspirasi masyarakat, serta mekanisme untuk memantau apakah kesepakatan dijalankan. Kelembagaan adat harus dihormati sebagai bagian dari masyarakat, bukan digunakan hanya ketika dibutuhkan untuk memperoleh legitimasi.

Aspirasi mengenai ruang partisipasi ekonomi seluas 2.500 hektare di Halmahera Tengah dan 2.500 hektare di Halmahera Timur perlu menjadi bahan dialog serius antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait. Usulan tersebut mencerminkan keinginan agar masyarakat Fagogoru memperoleh kesempatan yang lebih konkret dalam pengelolaan sumber daya. Namun, pelaksanaannya harus melalui kajian yang cermat terhadap aspek hukum, tata ruang, status kawasan, lingkungan, perizinan, dan kelayakan ekonomi. Tidak boleh ada pengabaian terhadap hak pihak lain atau aturan yang berlaku.

Pemerintah perlu membuka pembahasan mengenai bentuk partisipasi yang paling sesuai. Jika melalui koperasi, maka koperasi harus didukung agar profesional dan berdaya saing. Jika melalui kemitraan, maka kontrak harus transparan, adil, dan tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang hanya menerima risiko. Jika melalui usaha jasa dan rantai pasok, maka akses terhadap tender, pelatihan, pembiayaan, dan standar industri perlu diperjelas. Jika diperlukan mekanisme lain, pemerintah harus menyampaikannya secara terbuka dengan alasan dan langkah yang dapat diuji.

Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di meja administrasi. Pemerintah harus memberikan jawaban yang substantif: apa yang dapat dilakukan, apa yang tidak dapat dilakukan, mengapa demikian, dan alternatif apa yang tersedia. Dialog yang jujur jauh lebih baik daripada janji yang tidak memiliki tindak lanjut. Masyarakat membutuhkan kepastian proses, bukan sekadar harapan yang berulang kali disampaikan dalam pertemuan.

Presiden Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memberikan perhatian terhadap evaluasi tata kelola pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Evaluasi terhadap Kontrak Karya PT Weda Bay Nickel serta perizinan pertambangan lainnya harus dilakukan secara objektif dan sesuai kewenangan. Pemeriksaan tersebut perlu menilai bukan hanya aspek administrasi dan produksi, tetapi juga manfaat ekonomi bagi daerah, keterlibatan masyarakat, peluang usaha lokal, pelaksanaan kewajiban lingkungan, dan dampak terhadap ruang hidup.

Evaluasi harus menjadi proses yang terbuka dan berbasis bukti. Jika ditemukan persoalan, pemerintah harus menindaklanjutinya sesuai prosedur. Jika terdapat praktik yang telah berjalan baik, praktik tersebut perlu diperkuat dan dijadikan dasar perbaikan. Tujuannya bukan menciptakan ketidakpastian bagi investasi, melainkan memastikan bahwa investasi memiliki legitimasi sosial, tata kelola yang baik, dan manfaat yang lebih luas. Kepastian usaha dan keadilan masyarakat bukan dua hal yang saling meniadakan.

Kita juga perlu menuntut agar generasi muda Fagogoru memperoleh akses pada pendidikan teknis, keahlian lingkungan, teknologi pertambangan, keselamatan kerja, kewirausahaan, dan pengelolaan usaha. Tanpa peningkatan kapasitas, partisipasi ekonomi akan mudah menjadi slogan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga adat dapat membangun program bersama yang memiliki target nyata. Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan industri dan kesempatan kerja atau usaha, bukan hanya menghasilkan sertifikat.

Masyarakat Fagogoru tidak meminta pembangunan berhenti. Mereka meminta pembangunan berjalan dengan rasa keadilan. Mereka tidak menolak kehadiran investor, tetapi menolak jika masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang menanggung perubahan tanpa memperoleh manfaat yang setara. Mereka tidak ingin alam menjadi korban, tetapi juga tidak ingin kemiskinan dan keterbatasan kesempatan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pertarungan di perut bumi Fagogoru pada akhirnya bukan hanya pertarungan untuk memperoleh mineral. Ia adalah pertarungan menentukan model pembangunan: apakah kekayaan alam akan memperkuat segelintir pihak atau membangun kesejahteraan bersama; apakah masyarakat adat akan terus berada di pinggir atau menjadi mitra yang bermartabat; apakah generasi muda hanya mewarisi dampak atau ikut menentukan masa depan.

Pemerintah dan investor harus membuka ruang partisipasi yang nyata. Masyarakat adat harus memperoleh tempat dalam tata kelola, pengawasan, dan kegiatan ekonomi. Generasi Fagogoru harus diakui sebagai penjaga alam dan sekaligus pelaku pembangunan. Kekayaan bumi Fagogoru hanya akan memiliki makna apabila ia menjaga martabat manusia, melindungi alam, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup di atasnya.