Bagian 2 

Kekayaan alam selalu membawa dua kemungkinan bagi sebuah daerah, menjadi pintu kesejahteraan atau menjadi sumber ketimpangan dan malapetaka. Halmahera Tengah dan Halmahera Timur kini berada di tengah pilihan tersebut. Di satu sisi, industri pertambangan membuka peluang investasi, pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, muncul kecemasan bahwa masyarakat yang hidup paling dekat dengan wilayah sumber daya justru tidak memperoleh ruang yang sepadan dalam menentukan arah pengelolaan dan menikmati nilai tambahnya.

Kecemasan itu perlu kami sampaikan secara terbuka kepada pemerintah. Jangan sampai besarnya investasi menjadi ukuran tunggal keberhasilan pembangunan. Jangan sampai angka produksi dan ekspor lebih sering dibicarakan daripada kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta masa depan anak-anak Fagogoru. Jangan sampai pemerintah merasa telah berhasil hanya karena perusahaan beroperasi, adanya tenaga kerja local dan DBH serta CSR, sementara masyarakat masih berjuang untuk memperoleh kesempatan ekonomi yang layak.

Dalam pengelolaan sumber daya, negara memiliki peran yang tidak dapat diserahkan begitu saja kepada kekuatan pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan publik tidak kalah oleh kepentingan modal. Investor tentu berhak memperoleh kepastian usaha dan keuntungan yang wajar. Namun, kepastian bagi investor tidak boleh dibangun dengan mengabaikan kepastian hidup masyarakat Fagogoru. Hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus disusun secara seimbang, transparan, dan bertanggung jawab.

Kritik terhadap oligarki perlu diarahkan pada struktur dan praktik yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, bukan pada tuduhan personal yang belum terverifikasi. Oligarki menjadi persoalan ketika akses terhadap kebijakan, informasi, sumber daya, dan peluang ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam keadaan demikian, masyarakat lokal bisa kehilangan daya tawar. Suara mereka mungkin didengar, tetapi tidak menentukan. Aspirasi mereka mungkin dicatat, tetapi tidak diterjemahkan menjadi keputusan. Mereka mungkin dijanjikan program, tetapi tidak mendapatkan akses yang berkelanjutan terhadap sumber penghidupan.

Kita perlu menghindari keadaan ketika masyarakat adat hanya dipanggil untuk meredakan konflik, tetapi tidak dilibatkan saat keputusan ekonomi strategis dibuat. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh sekadar menjadi bahasa administratif. Ia harus diwujudkan dalam prosedur yang memastikan masyarakat memperoleh informasi, ruang dialog, kesempatan mengajukan keberatan, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian masalah. Keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara bermakna, bukan hanya formalitas.

Generasi Fagogoru memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian Alam karena menjadi sumber kehidupan anak Fagogoru, Generasi Fagogoru adalah bagian dari solusi permasalahan negeri, kearifan melalui pengetahuan lokal, pengawasan lingkungan berbasis masyarakat, pengembangan usaha yang bertanggung jawab, serta pendidikan dan peningkatan keterampilan. Generasi muda Fagogoru harus diberikan kesempatan untuk memahami industri, menguasai teknologi, terlibat dalam pengawasan, dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi yang tumbuh di wilayah mereka.

Hutan, sungai, pesisir, laut, dan tanah bukan sekadar objek ekonomi yang harus di ekploitasi secara keseluruhan oleh oligarki. Semua itu adalah ruang hidup yang menopang masyarakat, budaya, dan keberlanjutan generasi. Kerusakan lingkungan, apabila terjadi, tidak berhenti pada hilangnya tutupan vegetasi atau perubahan bentang alam. Dampaknya dapat merembet pada air bersih, pangan, kesehatan, mata pencaharian, hubungan sosial, dan rasa aman masyarakat Fagogoru. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kegiatan pertambangan harus memperhitungkan dimensi ekologis dan sosial secara serius, berdasarkan data, pengawasan, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pemantauan lingkungan tidak hanya dilakukan di atas dokumen. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan harus memiliki saluran untuk menyampaikan informasi, keluhan, dan temuan lapangan. Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan objektif. Perusahaan juga harus membuka komunikasi yang memadai dan menjalankan kewajiban lingkungan serta sosial secara terukur. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun melalui slogan; ia dibangun melalui keterbukaan dan bukti tindakan.

Di sisi ekonomi, pemerintah perlu mengubah cara memandang masyarakat lokal. Masyarakat bukan semata-mata calon pekerja dengan keterampilan terbatas. Mereka juga calon pemasok, pengusaha, pemilik usaha jasa, tenaga profesional, pengelola koperasi, dan mitra dalam rantai pasok. Jika peluang ekonomi hanya tersedia bagi perusahaan besar yang sudah memiliki modal dan jaringan, maka masyarakat akan terus berada di posisi yang lemah. Pemerintah dan investor perlu mengembangkan program yang benar-benar membuka akses pasar, pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, dan kontrak usaha yang transparan.

Koperasi masyarakat dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi ekonomi bersama. Namun, koperasi tidak boleh hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan atau menjadi simbol partisipasi. Koperasi harus memiliki tata kelola yang baik, anggota yang aktif, pengawasan internal, laporan keuangan yang transparan, dan kemampuan profesional. Pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia usaha dapat membantu memperkuat kapasitas tersebut tanpa mengambil alih kemandirian masyarakat.

Aspirasi agar masyarakat Fagogoru memperoleh ruang partisipasi ekonomi merupakan salah satu bentuk tuntutan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Usulan ini perlu dikaji secara serius, terbuka, dan objektif. Tidak boleh ada anggapan bahwa aspirasi masyarakat otomatis harus diterima tanpa pemeriksaan, tetapi juga tidak patut ditolak begitu saja tanpa dialog dan alasan yang transparan. Pemerintah harus memeriksa kesesuaian tata ruang, status kawasan, kondisi lingkungan, tumpang tindih perizinan, serta pilihan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara sah.

Jika skema tuntutan tersebut tidak dapat diwujudkan, pemerintah tetap harus menjelaskan alternatif konkret yang memberikan manfaat ekonomi sebanding dan berkelanjutan. Jangan sampai proses evaluasi hanya berakhir pada jawaban administratif tanpa menawarkan jalan keluar. Yang paling penting adalah membuka jalur partisipasi yang dapat diukur, memiliki target, jadwal, penanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks ini, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Evaluasi terhadap Kontrak Karya PT Weda Bay Nickel dan berbagai perizinan pertambangan lainnya harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kewenangan, data, dan prosedur yang berlaku. Evaluasi bukan berarti menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum pemeriksaan. Evaluasi merupakan instrumen negara untuk memastikan bahwa kebijakan, pelaksanaan, manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat berjalan sesuai kepentingan publik.

Pemeriksaan tersebut hendaknya mencakup dampak ekonomi bagi daerah, keterlibatan tenaga kerja lokal, peluang bagi usaha masyarakat, transparansi kemitraan, pengelolaan lingkungan, dan ruang partisipasi masyarakat adat. Pemerintah perlu mengukur apakah masyarakat memperoleh manfaat yang memadai dan apakah mekanisme yang ada benar-benar dapat menjangkau kelompok lokal, termasuk generasi muda dan kelembagaan adat.

Kita tidak sedang meminta pemerintah memusuhi investasi. Kita meminta pemerintah mengatur investasi dengan keberanian dan kecermatan. Kita tidak sedang menolak perusahaan beroperasi. Kita menuntut agar operasi ekonomi tidak meminggirkan hak dan masa depan masyarakat. Kita tidak sedang mempertentangkan adat dengan modernitas. Kita ingin nilai-nilai adat, pengetahuan lokal, dan kepentingan generasi mendatang menjadi bagian dari pembangunan yang modern dan bertanggung jawab.

Fagogoru membutuhkan model pembangunan yang tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga melahirkan manusia yang berdaya. Daerah harus mampu mengubah kekayaan alam menjadi pendidikan yang lebih baik, usaha yang kuat, lingkungan yang terjaga, dan masyarakat yang memiliki posisi tawar. Jika itu tidak terjadi, maka kekayaan alam akan meninggalkan pertanyaan besar, siapa yang benar-benar diuntungkan oleh pembangunan?

Pemerintah dan investor harus membuka ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat adat Fagogoru. Ruang itu harus terlihat dalam keputusan, kemitraan, pengawasan, dan manfaat ekonomi. Generasi Fagogoru tidak ingin hanya mewarisi dampak dari kegiatan hari ini. Mereka ingin mewarisi alam yang tetap hidup, kesempatan ekonomi yang terbuka, dan masa depan yang tidak ditentukan sepenuhnya oleh pihak luar yang hanya dating mencari keuntungan.

Baca halaman selanjutnya...