Sofifi, malutpost.com – Anggota DPRD Maluku Utara (Malut) daerah pemilihan (Dapil) Sula-Taliabu, Pardin Isa, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut segera turun tangan membantu petani di Kabupaten Pulau Taliabu yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Intervensi pemprov diperlukan untuk meringankan beban petani yang kehilangan puluhan ribu pohon tanaman perkebunan.

Berdasarkan laporan Pemerintah Kecamatan Taliabu Barat Laut per Jumat (16/10/2026), sebanyak 43.147 pohon tanaman perkebunan milik warga dilaporkan mati. Dampak kekeringan tersebut tersebar di tiga desa, yakni Nggele, Onemay, dan Salati, dengan luas lahan tercatat mencapai 136,87 hektare dan melibatkan sedikitnya 340 pemilik lahan.

“Berdasarkan laporan resmi pemerintah kecamatan, puluhan ribu pohon tanaman perkebunan warga mati akibat kekeringan. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian Pemprov Malut. Karena Ini akibat kebakaran hutan yang terjadi dua minggu terakhir,” tandas Pardin kepada malutpost.com, Sabtu (17/10/2026).

Ketua Partai NasDem Pulau Taliabu itu menyebutkan, tanaman cengkeh menjadi komoditas yang paling banyak terdampak, dengan 28.913 pohon dilaporkan mati.

Selain itu, terdapat 7.911 pohon kakao, 5.235 pohon pala, dan 1.046 pohon kelapa yang juga rusak akibat kekeringan. Dua komoditas buah, yakni jambu dan durian, masing-masing tercatat sebanyak 39 dan tiga pohon mati di Desa Onemay.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, Desa Salati mencatat kerugian terbesar dengan 21.477 pohon mati milik 110 petani. Disusul Desa Onemay dengan 15.720 pohon milik 156 pemilik lahan, serta Desa Nggele sebanyak 5.950 pohon milik 74 petani. Secara keseluruhan, rata-rata kerugian tercatat sekitar 128 pohon mati per pemilik lahan.

Pardin mengatakan, sejumlah petani bahkan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Hamron Ode, petani asal Desa Salati, tercatat kehilangan 2.700 pohon, terdiri atas 1.500 pohon kakao, 1.000 pohon pala, dan 200 pohon cengkeh.

Kerugian besar juga dialami Zaenudin dari Desa Onemay yang kehilangan 1.350 pohon cengkeh, Husni Ode dari Desa Salati sebanyak 1.220 pohon, Tamimu dari Desa Salati sebanyak 1.010 pohon, serta Nudin Nurdin dari Desa Onemay yang kehilangan 1.000 pohon di lahan seluas 3,5 hektare.

Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem ini, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dampak karhutla yang dialami petani. Pemerintah kecamatan masih melakukan verifikasi karena data luas lahan terdampak belum seluruhnya tercatat.

Di Desa Salati, pendataan luas lahan belum rampung, sedangkan di Desa Onemay baru 40 dari 156 pemilik lahan yang luas lahannya terkonfirmasi, dengan total 62,37 hektare.

Proses pendataan kata dia, juga menghadapi sejumlah kendala teknis, mulai dari ketidaklengkapan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tulisan pada dokumen yang sulit dibaca, hingga potensi data ganda. Karena itu, pemerintah kecamatan masih mencocokkan data petani dengan dokumen kependudukan untuk memastikan bantuan nantinya disalurkan secara tepat sasaran.

Lebih lanjut, dia mengaku, solusi terbaik adalah intensitas pemenuhan jalan-jalan produksi atau jalan tani. Karena kejadian ini sudah berulang, sebelum tahun 2026. Di mana kebakaran hebat juga sudah terjadi di tahun 2015 dengan ribuan tanaman cengkeh hangus terbakar.

"Jadi jalan-jalan produksi bukan cuma akan dimanfaatkan oleh petani untuk mobilitas hasil tanaman selama panen cengkeh, tapi juga mengantisipasi kemungkinan bencana kebakaran di masa depan," tegasnya.

Artinya, lanjut dia, jika jalan-jalan produksi tersedia, maka mobilitas kenderaan pengangkut (orang, air, dan alat yang diperlukan) untuk optimalisasi langkah penanganan atau pemadaman api bisa lebih cepat. Lagipula, dari ratusan kilometer jalan tani di tahun 2026 yang didorong lewat APBD Pemprov, wilayah Sula dan Taliabu tidak kebagian satu kilometer pun jalan tani atau jalan produksi.

"Ini terlalu timpang dan jauh dari frasa keadilan dan keberimbangan alokasi fiskal antarkabupaten kota. Terlebih, Pulau Taliabu adalah basis pengembangan cengkeh terbesar di indonesia dan menjadi wajah produksi cengkeh Malut," cetusnya.

Menurutnya, selama beberapa tahun ini, selain mengandalkan intervensi APBD Pemkab Taliabu yang relatif sedikit, jalan-jalan produksi di Pulau Taliabu sebagian besar dibangun melalui swadaya dan gotong-royong petani.

"Ini dilakukan hampir setiap bulan, terutama di wilayah basis pengembangan cengkeh seperti kecamatan Lede, Taliabu Utara, Barat Laut dan Taliabu Barat," ucapnya.

Untuk itu, Pardin berharap penanganan dampak kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Pulau Taliabu, tetapi juga mendapat dukungan langsung dari Pemprov Malut. Menurut dia, petani membutuhkan langkah konkret agar beban kerugian yang mereka alami tidak semakin berat.

“Selain Pemkab Taliabu, Pemprov Malut juga harus mengambil langkah intervensi untuk membantu dan menyelamatkan para petani. Ini bukan kerugian kecil, karena tanaman tersebut merupakan hasil kerja keras yang mereka rawat selama puluhan tahun,” pungkasnya. (cr-01)