Dalam praktiknya, kekuasaan seolah menganggap bahwa pengalaman militer, intuisi politik, atau legitimasi suara pemilu dapat serta-merta menggantikan metodologi ilmiah, kajian ekonometrika, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ketika kritik akademis dirayapi rasa risih, terjadi pembalikan logika: penguasa merasa lebih menguasai detail teknis ketimbang komunitas akademis yang mendedikasikan hidupnya untuk riset empiris.

Kondisi ini makin diperparah oleh hadirnya bias konfirmasi (confirmation bias) di lingkaran istana. Nichols menggarisbawahi bahwa penolakan atas ilmu pengetahuan kerap terjadi karena kecenderungan untuk memeluk informasi yang menyenangkan dan menolak kenyataan yang memicu ketidaknyamanan kognitif (cognitive dissonance).

Lingkaran pembisik, konsultan politik, dan loyalis menciptakan ruang gema (echo chamber) yang menyaring fakta. Akibatnya, ketika pakar independen menyajikan data risik kegagalan fiskal, kerusakan ekologis, atau ancaman hak asasi manusia dari suatu program strategis, data tersebut tidak ditelaah secara jujur.

Alih-alih dijadikan bahan evaluasi, peringatan ilmiah itu langsung dicap sebagai "kebencian", "pesimisme", atau "fitnah". Tidak berhenti di situ, panggung politik kita juga kerap merawat agnotologi—yakni produksi ketidaktahuan yang disengaja melalui kesetaraan palsu (false equivalence). Pemerintah kerap menyetarakan bobot opini subjektif tanpa dasar ilmiah dengan hasil penelitian berbasis peer-review.

Demi melegitimasi kebijakan pragmatis, penguasa kerap melahirkan sains buatan (pseudo-science) atau mengadu argumen pakar independen dengan opini para "pakar stempel"—akademisi terkooptasi yang disewa untuk memberi stempel keabsahan pada kehendak eksekutif. Publik pun disesatkan seolah-olah kedua pandangan tersebut memiliki bobot kebenaran yang seimbang.

Di sisi lain, strategi paling efektif untuk menyingkirkan peran kepakaran dalam demokrasi populistik adalah mempolitisasi status mereka. Para ahli digambarkan sebagai sosok yang elitis, sok pintar, atau bersemayam di "menara gading" yang terasing dari realitas rakyat.

Retorika merendahkan yang meluncur dari pimpinan eksekutif merupakan manifestasi nyata dari stigmatisasi ini. Narasi tersebut sengaja membenturkan keahlian intelektual dengan kebutuhan rakyat.

Baca Halaman Selanjutnya..