Halut, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menyoroti keras keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Kabupaten Halmahera Utara.

Respons cepat dilakukan dengan telah menggelar rapat terbatas bersama Bupati Halmahera Utara, Sekda Halut, pimpinan OPD teknis terkait, Camat Kao, serta perwakilan Hutama Karya (HK), pada Selasa (29/9/2026).

Wagub bilang, keterlambatan pembangunan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Sekitar 310 siswa baru bersama tenaga pendidik harus menunda proses pembelajaran, termasuk pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Sarbin tidak menampik adanya keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. Ia meminta Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholder, termasuk pihak kontraktor, melakukan langkah konkret dan memperketat monitoring terhadap progres pembangunan.

Menurutnya, keterlambatan proyek bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi telah berdampak terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua yang telah menunggu dimulainya aktivitas Sekolah Rakyat.

"Keterlambatan ini sudah mencederai kepercayaan rakyat. Sekarang yang dirugikan siapa? Balik lagi masyarakat, anak-anak kita yang sudah menunggu dan kesal. Ada orang tua juga yang marah," tegas Sarbin.

Ia juga meminta pihak kontraktor bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi kewajibannya agar target penyelesaian tidak kembali mengalami kemunduran.

"Saya sudah sampaikan kepada pengusaha agar membangun kepercayaan, nyatanya demikian," ujarnya.

Dalam rapat tersebut terungkap, pembangunan SRT 1 sebelumnya ditargetkan rampung pada awal September 2026. Target tersebut disiapkan agar kegiatan MPLS dapat dimulai pada 22 September.

Namun hingga memasuki akhir September dan menjelang Oktober, pembangunan belum juga rampung sepenuhnya. Pprogres pembangunan saat ini telah mencapai 91 persen. Ditergetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada pekan ketiga Oktober 2026.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengapresiasi langkah cepat Wagub Sarbin Sehe bersama jajaran OPD terkait dalam merespons keterlambatan pembangunan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak terkait terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan.

"Apresiasi kepada respons cepat Pak Wagub dalam keterlambatan pembangunan. Semoga sinergi ini terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat terselesaikan," ujar Piet.

Sarbin kemudian meminta seluruh pihak, termasuk pimpinan pemerintah daerah, tidak hanya menunggu penyelesaian pekerjaan, tetapi aktif mengawal pembangunan hingga sekolah benar-benar siap difungsikan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diharapkan mampu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku Utara. Ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menegaskan, fasilitas yang diberikan melalui program tersebut ditujukan untuk meringankan beban keluarga penerima manfaat.

"Anak-anak kurang mampu bisa bersekolah di sini agar tidak membebani keluarga. Semuanya gratis, mulai dari seragam, makan, asrama, dan lain-lain," pungkasnya.

Rapat terbatas tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memastikan pembangunan SRT 1 segera dituntaskan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. (nar)