Pemprov Soroti Infrastruktur Halsel, Kebutuhan Jalan dan Jembatan Status Provinsi Capai Rp12 Triliun

IMG 20260923 WA0001
Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Halsel, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan pembangunan konektivitas darat dan laut menjadi salah satu prioritas utama dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan penguatan infrastruktur jalan, jembatan, serta konektivitas laut menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Sarbin, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh ruas jalan dan jembatan yang berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diperkirakan mencapai Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan perencanaan dan pembiayaan secara bertahap serta berkelanjutan.

“Pembangunan konektivitas di Halmahera Selatan juga menjadi fokus kita karena kebutuhan riil masyarakat. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital untuk membuka isolasi daerah dan menggerakkan roda ekonomi warga,” tegas Sarbin di Bacan, Rabu (22/9/2026).

Ia menilai, konektivitas memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses warga terhadap pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

Karena itu lanjut Sarbin, Pemprov Malut terus mendorong agar pembangunan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

Selain infrastruktur, Sarbin menyebut Pemprov Malut juga terus mengawal peningkatan alokasi belanja publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, juga memfasilitasi berbagai program sosial, keagamaan dan pendidikan, termasuk pendidikan gratis bagi jenjang SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sarbin menegaskan, pembangunan Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai. (nar) 

Komentar

Loading...