Desak APH Turun Tangan

Sementara itu, Praktisi Hukum Malut, Dr. Hasrul Buamona, menyatakan kasus dugaan uang SPPG yang mengalir ke politisi Gerindra harus mendapatkan atensi khusus dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebab, menurutnya, kasus dugaan aliran uang ke yayasan dalam bentuk biaya akomodasi auditor, sertifikasi halal, dan setoran per bulan merupakan preseden buruk serta mencerminkan program Presiden dimanfaatkan untuk meraup keuntungan.

“Karena itu APH harus mengambil langkah ante factum, sebab ini kasus publik. Apalagi saat ini sebagian petinggi BGN telah ditersangkakan oleh Kejaksaan RI karena menggelapkan anggaran BGN dengan modus setoran dan yayasan yang dimiliki,” ujarnya kepada Malut Post, Minggu (13/9).

Ia menekankan, uang jutaan hingga ratusan juta rupiah yang mengalir tersebut harus diselidiki secara serius. Terutama untuk memastikan apakah aliran dana tersebut merupakan bagian dari tindak pidana atau bukan.

“Masalah ini penting diselidiki agar tidak menjadi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Malut tidak boleh diam. Harus ada langkah tegas,” tukasnya.

Menurutnya, tujuan pembayaran uang dari SPPG untuk akomodasi auditor, pengurusan sertifikasi halal, maupun setoran per bulan dinilai tak jelas. “Harus ada audit supaya memastikan anggaran negara itu tidak digunakan untuk kepentingan tertentu,” pintanya.

Hasrul mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi sejumlah SPPG di Malut. Sebab, ada dugaan uang yang mengalir ke politisi Gerindra tersebut merupakan bagian dari upaya melancarkan bisnis dapur MBG itu.
“BGN tidak boleh diam, mesti ada upaya evaluasi SPPG di Malut,” tutupnya.

Senada Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, menyatakan dugaan uang SPPG yang mengalir ke salah satu politisi Gerindra harus dilihat secara serius. Sebab, hal tersebut menyangkut Program MBG yang menggunakan anggaran negara dan menjadi prioritas program Presiden.

Baca Halaman Selanjutnya..