Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif.

Hal itu disampaikan Samsuddin saat memberikan sambutan pada Kie Raha Ekonomi Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Selasa (18/8/2026).

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif,” tegas Samsuddin.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, pemanfaatan potensi tersebut hingga kini belum maksimal. Data yang disampaikan menunjukkan potensi perikanan Maluku Utara baru termanfaatkan sekitar 61 persen.

“Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61 persen. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujarnya.

Samsuddin menyebut persoalan utama sektor perikanan bukan terletak pada minimnya sumber daya, melainkan lemahnya infrastruktur dan sistem pendukung.

Keterbatasan cold storage, industri pengolahan hingga sistem distribusi membuat hasil tangkapan nelayan belum memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah dan masyarakat pesisir.

“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.

Di sektor budidaya, Maluku Utara memiliki potensi lahan mencapai 81.316,99 hektare. Namun, tingkat pemanfaatannya pada 2019 baru sekitar 0,56 persen.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya masih sangat bergantung pada rumput laut, yang porsinya mencapai 98,9 persen.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov Maluku Utara menyiapkan empat strategi utama.

Pertama, percepatan hilirisasi hasil perikanan. Pemerintah akan mendorong pembangunan cold storage, industri pengolahan dan SPBUN agar hasil perikanan dapat diolah di daerah sehingga nilai tambah tetap berada di Maluku Utara.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan. Komoditas seperti udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu dan lobster akan terus dikembangkan. Revitalisasi tambak rakyat juga didorong untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Ketiga, penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemprov akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam penyediaan sarana, pelatihan, akses pembiayaan hingga perluasan pasar bagi nelayan dan UMKM pesisir.

Keempat, pengelolaan laut berbasis zonasi dan sains. Pemprov mendukung penerapan zonasi di WPPNRI 714, 715 dan 718 yang mencakup wilayah Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.

“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujar Samsuddin.

Melalui strategi tersebut, Pemprov Maluku Utara menargetkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat mencapai 750.000 ton per tahun serta menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.

Samsuddin berharap Kie Raha Ekonomi Forum tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret dan kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti.

“Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” tegasnya.

KREF tersebut dihadiri instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara, OPD terkait Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi serta sejumlah narasumber.

Agenda tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, perwakilan regulator Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Perencanaan Bappenas/Direktur Kelautan dan Perikanan serta perwakilan perusahaan eksportir perikanan. (nar)