Kalkulasi para ekonom memperkuat kesangsian ini. Klaim bahwa pemangkasan RKAB dapat menggerus 30 persen pasokan dunia ternyata jauh dari kenyataan; dampak riilnya diperkirakan hanya mengurangi pasokan nikel primer global sekitar 4 persen, dengan defisit yang tercipta tak sampai satu persen dari konsumsi dunia.

Sementara itu, gudang-gudang LME dan Shanghai Futures Exchange masih menimbun ratusan ribu ton logam, setara enam setengah pekan konsumsi global.

Dengan laju defisit sekecil itu, butuh waktu hampir lima belas tahun untuk menguras timbunan tersebut. Selama stok sebesar itu masih tersedia, tak ada pembeli yang merasa perlu membayar mahal.

Siapa yang Membayar Harga Kebijakan?

Di titik inilah kebijakan pengendalian produksi patut diuji ulang, bukan pada niatnya, melainkan pada distribusi bebannya. Niat menjaga keseimbangan pasar dan mencegah banjir pasokan adalah niat yang benar.

Kementerian ESDM pun sudah bersikap hati-hati: revisi kuota hanya dibuka terbatas untuk smelter yang kekurangan bijih, tanpa penambahan besar-besaran.

Sikap ini patut diapresiasi karena setidaknya menahan harga tidak jatuh lebih dalam, sejumlah analis bahkan memperkirakan harga akan menemukan pijakan di atas US$16.500 per ton setelah evaluasi revisi RKAB rampung.

Namun menjaga lantai harga bukanlah hal yang sama dengan menaikkan harga. Dan selama arsitektur pasar tidak berubah, kebijakan kuota hanya akan bekerja sebagai peredam kejatuhan, bukan pendorong kenaikan.

Yang menanggung ongkos peredam itu bukan pemain besar yang tambang dan smelternya menyatu dalam satu grup, melainkan penambang menengah-kecil yang menjual bijih di tengah tekanan harga patokan dan royalti yang tak ikut turun.

Baca Halaman Selanjutnya..