Ternate, malutpost.com -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara mengungkap kondisi yang cukup menarik di balik perkembangan harga di daerah. Meski Kota Ternate mengalami deflasi pada Juli 2026, ancaman inflasi di Maluku Utara dinilai belum sepenuhnya mereda.

Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Fadhil Muhammad, mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka statistik, tetapi juga menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

"Dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali," kata Fadhil, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga tantangan distribusi pangan antardaerah, pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menyebut, bahwa berdasarkan perkembangan hingga Juli 2026, Kota Ternate sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan bobot terbesar di Maluku Utara mencatat inflasi year to date (ytd) sebesar 4,82 persen, jauh di atas target indikatif nasional sebesar 2,04 persen.

Meski demikian, pada Juli 2026 Ternate justru mengalami deflasi bulanan sebesar 0,67 persen (month to month), yang menjadi angka terendah di antara kota IHK di Maluku Utara.

"Walaupun mengalami deflasi pada Juli, Kota Ternate masih dibayangi inflasi secara year to date. Tekanan inflasi tersebut masih didominasi kelompok volatile food, terutama ikan cakalang, tomat, cabai rawit, dan sejumlah komoditas strategis lainnya," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, BI menilai pengendalian inflasi harus dimulai dari sisi hulu dengan memperkuat pasokan pangan. Karena itu, BI Maluku Utara menjalankan program unggulan "Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi" melalui program RINDANG BERSERI (Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri).

Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mengedepankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Fadhil bilang, gerakan menanam rica dan kangkung bukan sekadar penghijauan atau lomba antarwilayah, melainkan investasi sosial untuk membangun ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.

"Ketika masyarakat mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah akan berkurang, gejolak harga bisa ditekan, dan inflasi menjadi lebih terkendali," pungkasnya. (nar)