Menelisik Akar Persoalan Kenaikan Harga BBM

Sering kali kenaikan harga BBM dijelaskan sebagai konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia, perubahan nilai tukar rupiah, atau kondisi geopolitik global. Faktor-faktor tersebut memang berpengaruh. Namun jika ditelaah lebih dalam, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu paradigma pengelolaan energi yang diterapkan saat ini.

Menariknya, kebijakan kenaikan harga BBM kali ini justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, berbagai laporan menunjukkan bahwa harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir cenderung mengalami tren penurunan. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan alasan kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Jika harga minyak dunia mengalami penurunan sementara harga BBM justru naik, maka persoalannya tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor eksternal, melainkan berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola energi yang diterapkan negara.

Akar persoalan sesungguhnya terletak pada cara pandang terhadap energi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, energi tidak diposisikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin negara, melainkan sebagai komoditas ekonomi yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, kebijakan energi lebih banyak mempertimbangkan aspek efisiensi, keuntungan, dan stabilitas fiskal dibandingkan kemampuan rakyat untuk mengakses energi dengan harga terjangkau.

Negara pada akhirnya lebih berperan sebagai regulator yang mengatur tata niaga energi, sementara pengelolaan sumber daya alam semakin dipengaruhi logika bisnis dan kepentingan pasar. Ketika harga energi dianggap harus menyesuaikan kondisi pasar, maka rakyat menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya. Kenaikan harga BBM tidak hanya menaikkan biaya transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga barang dan jasa yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Padahal energi merupakan kebutuhan dasar yang menggerakkan aktivitas ekonomi. Tanpa akses energi yang terjangkau, biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan kesejahteraan rakyat semakin tertekan. Karena itu, persoalan BBM sejatinya bukan sekadar soal harga, melainkan menyangkut bagaimana negara menjalankan perannya dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

Akademisi Universitas Khairun, dr. Muammil Sun'an, menyebut kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memberikan tekanan pada sektor UMKM, pertanian, dan perikanan (Kadera.id, 12/06/2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Ironisnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi. Namun di tengah kekayaan tersebut, masyarakat masih harus menghadapi tingginya harga energi dan meningkatnya biaya hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada sistem pengelolaannya.

Fakta bahwa gelombang penolakan muncul di berbagai wilayah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diambil pemerintah dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat di berbagai daerah menyuarakan keberatan yang sama, persoalannya bukan lagi sekadar soal harga BBM, melainkan menyangkut paradigma pengelolaan energi yang selama ini diterapkan.

Karena itu, aksi mahasiswa Universitas Khairun Ternate sejatinya tidak hanya mencerminkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Lebih dari itu, aksi tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Baca halaman selanjutnya...