Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan pesan tegas sekaligus menyentuh dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate, Kamis (7/5/2026).

Di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan 10 kepala daerah se-Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami petani dan nelayan bukan semata-mata takdir, melainkan akibat belum terhubungnya akses jalan dan jembatan selama puluhan tahun.

"Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat bertanya, ‘Di mana uangnya?’ Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, tapi tetap miskin karena tidak bisa membawanya ke pasar. Satu-satunya kunci adalah konektivitas," tegas Sherly di hadapan para kepala daerah.

Menurutnya, persoalan infrastruktur menjadi penghambat utama perputaran ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. Karena itu, Pemprov Maluku Utara memilih fokus pada pembangunan jalan yang fungsional dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Dari total sekitar 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, Pemprov akan memprioritaskan pembangunan dengan model Lapen (Lapisan Penetrasi). Skema tersebut dinilai lebih efisien dibanding hotmix.

Sherly menjelaskan, pembangunan satu kilometer jalan hotmix membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar. Dengan dana yang sama, pemerintah dapat membangun hingga empat kilometer jalan Lapen.

"Target utama kita adalah membuka konektivitas desa-desa terisolasi menuju pusat pasar agar ekonomi rakyat bisa bergerak," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga mulai menerapkan skema “Kontrak Payung” yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia dan diklaim mampu menghemat biaya pembangunan hingga 30 persen.

Tak hanya infrastruktur jalan, Sherly juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang masih kesulitan mengakses sekolah.

"Tahun 2025 kita gratiskan uang komite, dan hasilnya 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026 kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut juga memberikan instruksi tegas kepada para bupati dan wali kota agar lebih memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat dibanding kegiatan seremonial birokrasi.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengurangi belanja yang dianggap tidak mendesak seperti perjalanan dinas, forum grup diskusi (FGD), hingga biaya makan dan minum rapat.

Selain itu, Sherly meminta setiap daerah mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.
Bahkan, ia menegaskan tidak akan menandatangani RAPBD 2027 kabupaten/kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.

"Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati," pungkasnya. (nar)