Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan Pemprov Maluku Utara wajib memiliki sertifikasi halal mulai tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Sherly saat hadir pada kegiatan Malut Halal Fair 2026 di Duafa Center, Sofifi, Rabu (4/3/2026). Kegiatan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.

"Tahun 2026 adalah tahun terakhir di mana UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal masih kita toleransikan. Tetapi mulai tahun 2027, semua kegiatan Pemprov Maluku Utara, UMKM wajib memiliki sertifikasi halal," tegas Sherly.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Solahuddin Al Ayub, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Wakapolda Malut, serta Danlanal Ternate.

Sherly menekankan bahwa 2026 menjadi momentum terakhir bagi UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal sebelum diberlakukan kewajiban penuh pada 2027, khususnya bagi UMKM yang ingin berpartisipasi dalam pameran, bazar, maupun outlet binaan Pemprov.

Menurutnya, sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, produk bersertifikat halal juga memiliki nilai jual lebih tinggi dan peluang pasar yang lebih luas.

"Kita di Maluku Utara seharusnya punya banyak produk dengan sertifikasi halal," ujarnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 tersedia tambahan kuota sertifikasi halal sekitar 5.000 lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM di Maluku Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila menambahkan, bahwa Malut Halal Fair 2026 berlangsung selama empat hari, mulai 4 hingga 7 Maret.

"Kegiatan ini dirangkaikan dengan bazar UMKM, talkshow dan sosialisasi, layanan penukaran uang, serta fasilitasi sertifikasi halal dan ziswaf," jelasnya.

Ia menyebut, Malut Halal Fair 2026 mengusung tiga pilar utama, yaitu Pengembangan ekonomi syariah, penguatan halal value chain (HVC) dan Penguatan sektor keuangan syariah.

Pemprov Maluku Utara bersama Bank Indonesia mendorong percepatan ekosistem halal di daerah serta memperkuat daya saing UMKM menuju pasar nasional maupun global. (nar)