Akibatnya, banyak masyarakat mengambil keputusan keuangan tanpa pertimbangan rasional dan analisis risiko yang memadai.

Investasi kerap dilakukan karena iming-iming keuntungan besar tanpa memahami potensi kerugian yang menyertainya, sehingga berujung pada kerugian finansial, meningkatnya beban utang, serta krisis keuangan keluarga.

Inklusi Tanpa Literasi

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukan paradok pembangunan ekonomi: akses keuangan yang terbuka, tetapi tidak diiringi pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan bijak.

Implikasinya, kemajuan di sektor keuangan akan menjadi bumerang ketika masyarakat tidak dibekali dengan literasi keuangan yang memadai. Tanpa pendidikan keuangan yang memadai, pertumbuhan inklusi keuangan akan membuka ruang berbagai praktek penipuan yang semakin kompleks.

Selama ini, upaya pemerinta daerah belum menunjukkan keseriusan menjadikan literasi keuangan sebagai agenda prioritas. Program yang dijalankan masih bersifat seremonial dan tidak berdampak nyata.

Program pendidikan keuangan pun hadir masih bersifat reaktif dan belum menjangkau luas secara sistematis. Akibatnya, literasi keuangan tidak tumbuh sebagai kesadaran kolektif, hanya menjadi wacana sesaat yang muncul dan hilang entah kemana.

Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan literasi keuangan menjadi program prioritas yang terencana, berkelanjutan, serta menjangkau hingga ke tingkat desa atau kelurahan.

Baca Halaman Selanjutnya..