Padahal APBD 2025 sudah ditetapkan. Bagaimana strategi pendanaannya?

Setelah arahan tersebut, dilakukan refocusing APBD 2025 yang diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan program prioritas kepala daerah.

Dari proses itu, kebutuhan anggaran pendidikan gratis bisa diakomodasi. Ibu Gubernur memimpin langsung prosesnya, didukung Tim Anggaran Pemerintah Daerah—Sekda, Bappeda, dan BPKAD—sehingga alokasi Bosda dapat terpenuhi.

Jadi sumber pendanaannya murni dari refocusing?

Ya, seratus persen berasal dari refocusing DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan komitmen kuat pimpinan daerah, belanja-belanja yang tidak prioritas kami efisiensikan. Hasilnya, tersedia anggaran lebih dari Rp30 miliar untuk membiayai pendidikan gratis bagi sekitar 68 ribu siswa.

Apakah efisiensi anggaran tersebut tidak mengganggu pelayanan dinas?

Tidak. Yang kami efisiensikan adalah belanja non-prioritas, bukan layanan inti. Selama satu tahun ini, pelayanan tetap berjalan normal. Justru efisiensi membuat kami lebih fokus pada isu strategis pendidikan.

Tugas utama kami ada dua: memastikan akses pendidikan terbuka bagi semua anak usia sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan gratis secara langsung mengurai hambatan akses, khususnya faktor ekonomi.

Berapa angka Anak Tidak Sekolah saat awal Bapak menjabat?

Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen tahun 2025, angka ATS di Maluku Utara berada di kisaran 38 ribu anak. Pada Februari 2026, setelah pemutakhiran data dan diskusi lintas sektor, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 26 ribu anak. Ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

Apakah penurunan tersebut berkaitan langsung dengan program pendidikan gratis?

Secara data, penurunan terjadi pada periode 2025–2026. Untuk memastikan faktor dominannya tentu perlu kajian lebih mendalam. Namun dalam rentang waktu itu, intervensi kebijakan terbesar memang pendidikan gratis.

Baca Halaman Selanjutnya..